Kementerian dan Lembaga Akan Bantu Jalankan Makan Bergizi Gratis, Tunggu Aturan dari Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kementerian dan lembaga akan membantu Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berkata pemerintah akan merumuskan aturan untuk pembagian tugas yang nantinya akan berbentuk instruksi presiden (inpres) atau peraturan presiden (perpres) dari Presiden Prabowo Subianto.

Zulhas mengatakan program MBG akan dilaksanakan dalam skala yang lebih besar pada Maret 2025. Bahkan, pada akhir tahun, BGN telah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat program andalan Prabowo tersebut. Oleh karena itu, kata Zulhas, perlu kerja sama berbagai pihak untuk membantu MBG termasuk dalam menyuplai bahan.

“Ini suatu pekerjaan besar. Oleh karena itu, perlu satu aturan yang akan dirumuskan bareng-bareng, apakah dalam bentuk inpres atau perpres nanti. Sehingga semua pihak bisa melaksanakan tugasnya sesuai yang sudah diatur,” kata Zulhas pada konferensi pers di gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.

Zulhas mencontohkan tugas-tugas yang akan dibagi antara lain distribusi pasokan antardaerah hingga penyediaan lahan. Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan BGN sebagai pelaksana MBG memang membutuhkan rantai pasok yang cukup besar. “Dan ini harus sinkronisasi dengan tugas fungsi kementerian lain yang membina petani, peternak, nelayan, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), dan lain-lain,” kata dia.

Zulhas mengadakan rapat koordinasi terbatas terkait MBG bersama beberapa kementerian dan lembaga. Berdasarkan undangan rapat, mereka yang hadir adalah perwakilan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Turut hadir pula Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, ada perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, TNI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Perum BULOG, PT Perhutani, hingga ID FOOD.