Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Debat kedua Pilgub Jawa Timur dengan tema ‘Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif’ telah berlangsung pada Minggu, 3 November 2024. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Agie Nugroho Soegiono menyesalkan isu korupsi di Pemprov Jatim tak muncul pada debat tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus korupsi dana hibah Pemprov Jatim 2019-2022. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Namun, isu ini tak muncul dari pertanyaan panelis maupun calon gubernur dan wakil gubernur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Agie menyesalkan hal itu karena isu korupsi dana hibah harusnya krusial dibahas saat tema tata kelola pemerintahan. Menurut dia, isu korupsi tidak dibahas karena mekanisme dan format debat Pilgub Jatim yang cenderung elitis.
“Berarti ada yang berusaha membuat settingnya seperti itu,” ucap Dosen Administrasi Publik Unair itu, Senin, 4 November 2024.
Agie mengamati, mekanisme debat pilkada memang belum sepenuhya terbuka terhadap publik. Artinya, peran publik belum bisa disampaikan secara inklusif karena latarbelakang panelis yang homongen atau hanya akademisi saja.
“Segmen-segmen debat ini dipenuhi pertanyaan panelis yang backgroundnya pendidikan tinggi saja,” tandas alumnus Public Policy University of Edinburgh itu.
Selain itu, Agie juga melihat bahwa isu korupsi yang sempat dilontarkan Calon Gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah tidak mendetail. Harusnya, Luluk bisa mengelaborasikan dengan isu korupsi dana hibah.
Agie pun tidak heran ketika Khofifah mengajukan pembelaan dengan penilaian KPK terhadap Jatim lewat Monitoring Center of Prevention (MCP) yang meraih nilai 92. “KPK aja sekarang tebang pilih, apalagi kalau enggak di koalisi besar. Padahal kasus korupsi dana hibah Jatim itu mengambang,” ucap Agie.
Dia pun menyarankan agar para calon gubernur dan wakil gubernur bisa mengadopsi tren di Pilpres 2024, yakni berdiskusi secara terbuka dengan masyarakat. Seperti Desak Anies dan Tabrak Prof.
Menurut Agie, agenda semacam itu bisa menunjukkan komitmen masing-masing kandidat dalam semua sektor, termasuk korupsi. “Kalau dihadiri masyarakat langsung, saya yakin pertanyaan terkait korupsi pasti muncul,” kata Agie.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim telah menyelenggarakan Debat Kedua Pilgub Jatim pada Minggu, 3 November 2024 di Grand City Surabaya. Debat ini bertema tata kelola pemerintahan yang baik dengan 6 segmen.
Foto 
