Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan perintah berhemat untuk kementerian/lembaga dan kepala daerah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyesuaikan anggaran program-program prioritas, termasuk makan bergizi gratis.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Prasetyo, ada kemungkinan hasil penghematan itu dialihkan untuk program makan bergizi gratis. Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin program makan bergizi gratis yang sudah berjalan bisa lebih banyak dan merata.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tentu ada konsekuensi, mungkin butuh penambahan biaya. Sehingga dari hasil penghematan kemarin kami lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program makan bergizi gratis,” kata Prasetyo setelah melepas Presiden Prabowo yang bertolak ke India dari Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 23 Januari 2025.
Perintah berhemat dari Prabowo dituangkan lewat Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres tersebut diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Prasetyo mengklaim tidak ada kementerian atau lembaga yang keberatan anggaran mereka dikurangi.
“Enggak ada teman-teman kementerian/lembaga merasa dikurangi karena ini semangatnya kami bersama-sama,” ujar dia.
Menurut Prasetyo, konsekuensi dari penghematan tersebut adalah penyesuaian anggaran pada kementerian dan lembaga. Prabowo, kata dia, telah menekankan agar jajarannya berhemat.
“Sebagaimana Pak Presiden tekankan, kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan. Kami perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung,” ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya merekomendasikan tambahan anggaran makan bergizi gratis senilai Rp 100 triliun. Anggaran ini agar bisa memenuhi target 82,9 juta orang penerima manfaat hingga akhir 2025.
"Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Dalam rapat itu, Dadan mengungkapkan bahwa Prabowo ingin melakukan percepatan pemberian MBG. Permintaan ini muncul usai menerima banyak laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum menerima makan bergiz gratis setelah 10 hari dijalankan.
Menurut Dadan, anggaran Rp 71 triliun saat ini belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada. Ia menuturkan, laporan masyarakat tersebut membuat Presiden gelisah sehingga dibahas dalam rapat terbatas makan bergizi gratis.
Pilihan Editor: Rapat Paripurna Sahkan RUU Minerba Jadi Usul Inisiatif DPR
Foto 
