Perang Dingin di Jalur Koalisi

BRAVO Media Center, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam pekan lalu. Mengenakan batik lengan panjang hijau tua, Soetrisno Bachir tampak bergegas. ”Mau nganter calon menteri,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini seraya memicingkan mata kepada Sekretaris Jenderal Zulkifli Hasan. Zulkifli, yang mendampingi, hanya tersenyum simpul.

Soetrisno akan menandatangani kontrak koalisi partai pendukung pemerintah. Selain PAN, partai yang ikut tanda tangan adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar. Bersama Partai Demokrat, kelima partai itu kabarnya akan mendapat ”jatah” 17 kursi di kabinet. Semua partai pendukung Presiden Yudhoyono ini sejak awal telah diminta Presiden mengusulkan kandidatnya.

Jalur partai koalisi adalah jalur resmi bagi calon menteri yang pasti diseleksi langsung oleh Presiden. PAN disebut-sebut mendapat jatah sedikitnya dua pos kementerian. ”Saya telah mengusulkan sepuluh kader terbaik ke SBY,” kata Soetrisno Bachir. Menurut sumber Tempo, mereka adalah Hatta Rajasa, Zulkifli Hasan, Bambang Sudibyo, Patrialis Akbar, Taufik Kurniawan, Farhan Hamid, Masyfuk, Totok Daryanto, Didik J. Rachbini, dan Sayuti Asyathri.

Banyaknya nama yang diusulkan itu membikin salah satu pengurus teras partai jengkel. Pasalnya, kata sumber Tempo di PAN, peluangnya terpilih jadi makin sempit. Tapi inilah jalan yang harus ditempuh sederet partai pro-SBY. ”Agar tidak ada perang dingin antarkelompok,” kata si sumber. Mereka yang diusulkan merupakan ”orang-orang pilihan” Soetrisno, harus direstui Amien Rais, bekas pemimpin puncak partai, dan direkomendasi Hatta Rajasa.

Hatta adalah kandidat favorit untuk posisi puncak partai itu periode mendatang. Menteri-Sekretaris Negara yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal PAN ini disebut-sebut ”sangat berkuasa”. Dialah penghubung partainya dengan Istana. Hatta juga menjadi ketua tim kampanye SBY-Boediono. Karena itulah, ”Hatta menentukan siapa saja kandidat yang diprioritaskan,” kata sumber Tempo. ”Posisi Pak Hatta sangat penting karena ikut membantu SBY menyeleksi (kabinet),” kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Viva Yoga Mauladi.

Sumber Tempo di PAN mengatakan Hatta mendapat prioritas utama. Hatta kabarnya diusulkan agar posisinya dirokade menjadi Menteri Koordinator Perekonomian atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan Zulkifli diplot sebagai Menteri Kehutanan. Nama ketiga, jikalau itu ada, akan diberikan kepada Taufik Kurniawan. Ketua Komisi Perhubungan DPR ini, sesuai dengan kompetensinya, diusulkan memimpin Departemen Perhubungan.

Munculnya sederet nama kandidat menteri di map biru PAN bukannya adem-ayem saja. Soetrisno Bachir semula dikabarkan menolak meneken usul menteri yang akan disetorkan ke SBY. Tapi, setelah didesak Zulkifli, akhirnya Soetrisno mau juga. Betulkah? Saat dimintai konfirmasi, dia menolak. ”Saya tak mau komentari urusan duniawi,” katanya. Saat Tempo menyapanya Jumat pekan lalu, Soetrisno mengaku tak berselera bicara politik. ”Saya lagi baca-baca buku filsafat.”

Partai Persatuan Pembangunan juga sibuk menggoreng calon ”pembantu presiden”. Sekretaris jenderal partai berlambang Ka’bah itu, Irgan Chairul Mahfis, mengatakan partainya mengusulkan 17 nama calon menteri sekaligus. Keputusan rapat pleno partai pada 30 september lalu memutuskan, siapa saja yang berminat dipersilakan mengumpulkan biodata pribadi. ”Mereka diberi waktu sepuluh hari sebelum dibawa Suryadharma Ali ke Cikeas,” kata Irgan. Suryadharma Ali adalah ketua umum yang juga mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Peminat di jalur koalisi makin banyak. Lima tahun lalu, saat juga berada dalam satu biduk dengan SBY yang memenangi pemilihan presiden langsung, partai Ka’bah hanya mengirimkan tiga nama. ”Semua diakomodasi supaya tidak ada diskriminasi,” kata Nur Iskandar S.Q., Ketua Majelis Syariah Partai. Maklum, partai itu kini punya dua kubu: faksi Bachtiar Chamsyah (Parmusi) dan Suryadharma Ali (Nahdlatul Ulama). Keduanya berada di urutan teratas sebagai calon menteri. Pos yang diharapkan juga masih sama, yakni Departemen Sosial dan Departemen Koperasi. Nama lain adalah Arif Mudatsir, Suharso Manoarfa, dan Anwar Sanusi.

Menurut sumber Tempo, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali sebenarnya tak cukup percaya diri bakal dipilih lagi. Ia dianggap tak loyal ketika pada pemilihan presiden lalu membuat penjaringan calon presiden. Tahu posisinya tak aman, Suryadharma pun lantas memutuskan mengundurkan diri dari kabinet dan memilih kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Partai Persatuan Lukman Hakim Syaifuddin membantah. ”Ketua umum adalah simbol partai. Peluangnya paling besar,” kata Lukman.

Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan enam kandidat. Mereka bahkan telah disorongkan semenjak deklarasi SBY-Boediono di Bandung, Mei lalu. ”Kami sepakati posnya dulu, baru kemudian namanya,” kata seorang petinggi PKS. Mereka adalah Suswono untuk Menteri Pertanian, Suharna Surapriatna untuk posisi Menteri Riset dan Teknologi, Salim Segaf Aljufri sebagai Menteri Sosial, Tifatul Sembiring, sang Presiden Partai, diplot sebagai Menteri Komunikasi, dan Hidayat Nur Wahid untuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Nama-nama itu disusun oleh Lembaga Tinggi Partai. Di pucuk pimpinan ini termasuk Presiden Partai, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Majelis Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, dan Ketua Dewan Syariah. Anton Apriyantono, Menteri Pertanian, tak lagi diusung PKS. Menurut sumber Tempo, SBY sempat meminta Anton dipertahankan. ”Tapi Lembaga Tinggi Partai tetap memilih Suswono (Ketua Komisi Pertanian DPR),” kata sumber Tempo. PKS mengutamakan pengurus partai.

Hidayat tidak akan melenggang aman. Pos Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat kabarnya juga diincar Partai Golkar, yang baru saja memutuskan bersatu padu bersama SBY setelah jabatan ketua umumnya dipegang Aburizal ”Ical” Bakrie. Bisik-bisik beredar bahwa mantan Ketua DPR Agung Laksono akan masuk posisi ini—yang sebelumnya diisi Ical. Presiden PKS Tifatul Sembiring dua pekan lalu menyatakan partainya akan all-out mencarikan ”kursi yang terhormat” untuk Hidayat. Ini dianggap sebagai ”exit strategy” setelah PKS gagal mengusung Hidayat menjadi Ketua MPR untuk kedua kalinya.

Partai-partai gurem juga tak mau kalah. Di Wisma Dewan Perwakilan Rakyat di Puncak, Bogor, Senin malam pekan lalu, para petinggi 17 partai yang tak lolos ambang batas parlemen menggelar rapat. Inti agenda: menyongsong penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, yang tinggal menghitung hari. Perintisnya Ketua Partai Bintang Reformasi Bursah Zarnubi. ”Total suara kami 14 persen, lumayan kalau digabung,” kata Kartini Sjahrir, Ketua Partai Perjuangan Indonesia Bersatu.

Partai-partai yang terlikuidasi ini lalu bergabung membentuk Forum Persatuan Nasional. Ini adalah embrio sebuah partai baru yang akan menyatukan mereka dalam satu bendera pada 2014. Lalu, di malam itu, mereka menggagas untuk menyorongkan sejumlah calon menteri kepada Yudhoyono. Partai gurem merasa pantas. ”Karena kami juga ikut berkeringat,” kata Kartini.

Mereka gagal mengusung jagonya. ”Masing-masing pemimpin partai merasa pantas menjadi menteri,” kata Ahmad Rofiq, Sekretaris Jenderal Partai Matahari Bangsa. Setiap partai dipersilakan meniti jalan menuju Cikeas, ”istana pribadi” SBY yang biasa dipakai untuk memanggil calon menteri. ”Kalau kelak ada yang diambil, anggaplah mewakili Forum,” kata Rofiq. Namun, saat acara teken kontrak koalisi partai pendukung SBY-Boediono di Menteng, Kamis malam pekan lalu, tak ada satu pun wakil mereka yang diundang.

Agus Supriyanto