Pertempuran Menuju Gedung Bundar

SESUATU yang lebih besar daripada pencopotan Direktur Tindak Pidana Korupsi Chairul Imam, sekitar dua bulan lalu, kini tampaknya mulai teraba. Bukan setingkat direktur itu yang ternyata diperebutkan, melainkan yang di atasnya: jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, lembaga yang membawahkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (yang sejak awal April lalu diubah menjadi Direktorat Penyidikan). Yang berembus keluar dari Gedung Bundar, kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, adalah pertarungan beberapa kekuatan politik memperebutkan kursi itu. Sejumlah sumber di kejaksaan mengatakan, dalam waktu yang tak terlalu lama, pos penting yang kini diduduki Jaksa Agung Muda Ramelan itu akan mendapatkan orang baru. Penting? Jabatan ini memang amat strategis. Di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) inilah 70 kasus korupsi kakap bernilai triliunan rupiah ditangani. Di sini pulalah kasus Soeharto, yang jadi sorotan publik, ditentukan. Pendek kata, pos ini adalah barometer utama bagi berhasil-tidaknya kejaksaan dan pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam menegakkan keadilan yang telah lama terkulai di negeri ini. Dan dua partai politik besar tengah mengincar meja itu: Partai Golongan Karya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ada dua nama yang dijagokan: Direktur Sosial Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Purnama Munthe, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Lukman Bachmid. Munthe disokong Golkar, partai tempat Jaksa Agung Marzuki Darusman membina karir politiknya. Munthe memang dikenal dekat dengan Marzuki, bukan saja di Golkar, juga semasa mereka masih kuliah di Universitas Indonesia. Sedangkan Bachmid pernah menjadi ketua tim penyidik Eddy Tansil, diusung PKB. Nama jaksa senior berdarah Arab ini kabarnya kencang didukung Alwi Shihab, Menteri Luar Negeri sekaligus salah satu ketua PKB. Sementara ini, Bachmid dianggap lebih berpeluang daripada Munthe. Indikasinya, sebagai persiapan untuk naik ke jabatan penting itu, Munthe sempat diplot menjadi Sekretaris JAM Pidsus. Malang buat Munthe, pada saat-saat terakhir, sebuah laporan minor tentang dirinya masuk. Munthe pun terpental. Indikasi kedua, belum lama ini Lukman Bachmid bertemu (mungkin lebih tepat dipertemukan) dengan Presiden dan Ketua DPR RI Akbar Tandjung. Makna pertemuan itu bisa disimak dari komentar Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa, Taufikurrahman Saleh, tentang pengganti Jaksa Agung Muda Ramelan. ''Yang saya dengar, PDI-P mencalonkan Pak Lukman, Golkar Pak Lukman, PKB Pak Lukman," katanya kepada Dwi Wiyana dari TEMPO. Tak berarti tak ada suara keberatan terhadap Lukman Bachmid. Jaksa sumber TEMPO, misalnya, mensinyalir proses pengangkatan Bachmid sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta semata-mata berkat kedekatannya dengan Jaksa Agung saat itu, Andi Muhammad Ghalib. Soalnya, Bachmid belum pernah menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah lain—syarat untuk bisa diangkat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi di daerah strategis semacam Jakarta. Selain itu, kabarnya sepucuk surat yang dilayangkan ke Istana pada 21 Februari lalu mengobrak-abrik integritasnya. Untuk satu hal ini, TEMPO belum memperoleh konfirmasinya. Bachmid belum dapat dimintai tanggapan—sejak dua pekan lalu, jaksa tinggi ini menjalani operasi usus di sebuah rumah sakit di Singapura. Adapun Munthe mengaku tak pernah bermimpi naik ke jabatan itu. ''Jalur saya tidak ke sana," kata jaksa yang lama malang melintang di jalur intelijen ini. Lalu, apa kaitannya dengan pencopotan Chairul Imam? Menurut sejumlah sumber, Chairul lebih pas menjadi JAM Pidsus dibandingkan dengan kedua calon yang kini disebut-sebut itu. Ia lebih senior, dan kinerjanya sebagai direktur di situ sudah terbukti. Singkat kata, kans Chairul besar bilamana ia masih sebagai salah seorang direktur di JAM Pidsus. Tapi, kini, kans itu merosot, untuk tak mengatakan tidak ada sama sekali. ''Sekarang ini meja pun saya tak punya," kata Chairul kepada TEMPO. Sejauh ini, Jaksa Agung Marzuki hanya membenarkan memang ada sejumlah usulan nama untuk JAM Pidsus masuk ke mejanya. Nama-nama siapa saja, ia tak bersedia mengungkapkannya. Yang jelas ditampiknya adalah ihwal pertarungan beberapa partai memperebutkan meja tersebut. Bila tak segera ada pengumuman calon pengganti Ramelan, benarlah kata orang, Kejaksaan Agung masih belum transparan—bukankah jabatan itu terlalu penting untuk ''dibeli dalam karung"? Karaniya Dharmasaputra, Iwan Setiawan