PGRI Serahkan Naskah Akademik RUU Perlindungan Guru ke Mendikdasmen

TEMPO.CO, Jakarta - Persatuan Guru Republik Indonesia menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang atau RUU Perlindungan Guru kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Naskah itu diserahkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam acara peringatan HUT PGRI ke-79 di Jakarta, pada Sabtu, 14 Desember 2024.

Sekretaris Jenderal PB PGRI, Dudung Abdul Qodir, mengatakan naskah akademik itu dibuat untuk meyakinkan pemerintah mengenai pentingnya UU Perlindungan Guru. “Banyak guru dikriminalisasi yang akhirnya viral, sehingga kalau tidak viral mungkin guru akan terus mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sebetulnya tidak perlu terjadi,” kata Dudung melalui sambungan telepon pada Rabu, 18 Desember 2024.

Dudung mengatakan saat ini, perlindungan guru memang sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendikbud Nomor 10 tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Namun pada praktiknya, kata Dudung, peraturan ini kerap terbentur dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Bukan berarti kita ingin kalah-kalahan, menang-menangan (dengan UU Perlindungan Anak). Tapi seharusnya ada keselarasan, apa sih makna yang tersirat dari konteksual dan teksual dari UU Perlindungan Anak,” kata Dudung.

Menurut Dudung, PGRI bersepakat bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Akan tetapi di sisi lain, kata dia, para guru juga memiliki kekhawatiran apabila mereka dilaporkan ke polisi karena bertindak tegas kepada siswa.