PGSI Minta Kebijakan Penyetaraan untuk Guru Non-ASN Dibuka Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Suparman menyampaikan aspirasi para guru kepada Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam forum rapat dengar umum pada Kamis, 6 Februari 2025. Dia meminta kepada pemerintah untuk membuka kembali kebijakan inpassing atau penyetaraan bagi guru-guru non ASN ataupun guru bukan PNS.

Kebijakan penyetaraan bagi guru swasta ini pernah berjalan pada 2007 hingga 2019. Kebijakan ini dibuat agar tunjangan profesi guru non ASN setara dengan gaji pokok guru-guru PNS. Namun, regulasi itu ditutup secara permanen oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Juli 2019.

Menurut Suparman, ditutupnya kebijakan penyetaraan untuk guru swasta itu melanggar amanat undang-undang. "Inpassing adalah hak karena amanat undang-undang. Tidak boleh dihapus," katanya dalam rapat bersama Komisi X DPR, Kamis.

Selain itu, Suparman mengatakan kebijakan penyetaraan untuk guru swasta itu telah terbukti menambah kesejahteraan bagi tenaga pengajar. Dengan kebijakan itu, tunjangan profesi guru non ASN bisa naik hingga Rp 2 sampai 3 juta. "Penghentian inpassing ini kami nilai penghilangan hak guru. Jelas-jelas diskriminatif," ucapnya.

Karena itu, Suparman mengusulkan agar kebijakan penyetaraan pemberian tunjangan profesi guru setara dengan gaji pokok guru ASN ini diberlakukan kembali mulai tahun ini. Bahkan, menurut dia, hak tunjangan profesi setara gaji pokok yang tidak didapat sejak pertengahan 2019 lalu semestinya juga dibayarkan oleh negara. "Harusnya menjadi utang, diambil. Tapi kami coba memaklumi. Tahun ini mulai lah (dibuka kembali)," kata dia.