Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai komunikasi publik pemerintah perlu segera dibenahi. Menurutnya, pemerintah terkesan baru merespons masalah setelah "viral" di masyarakat. Terbaru, adalah penyelesaian kasus PHK yang terjadi di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Persoalan komunikasi ini, kata dia, jika tak segera dibenahi dikhawatirkan dapat menimbulkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal ini dia sampaikan saat rapat Komisi VII DPR RI dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) pada Rabu, 12 Februari 2025, guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.
Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang dirumahkan.
Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa "suara" penyiar RRI itu berdampak baik.
"Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025 seperti dilansir dari Antara.
Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.
Dia kemudian menyoroti beberapa kasus lain yang baru direspons pemerintah setelah isu berkembang dan menjadi perbincangan publik. "Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal," kata Bane.
Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Adapun dia mengapresiasi keputusan pembatalan PHK oleh TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya."Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane
Pilihan editor: Istana Klaim PHK Tenaga Honorer Bukan Imbas Pemangkasan Anggaran
Foto 
