Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah. Guru ASN dan PPPK daerah akan mendapat tunjangan dari pemerintah yang di transfer langsung ke rekening guru, tanpa melalui pemerintah daerah selama ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Peluncuran itu digelar di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kamis, 13 Maret 2025. "Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada Kamis 13 Maret, saya Prabowo Subianto, Presiden RI mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru," kata Prabowo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan peresmian ini sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Menurut Mu’ti, kebijakan penyaluran langsung ini merupakan terobosan dan jawaban pemerintah atas aspirasi masyarakat khususnya aspirasi para guru. "Karena itu, tidak benar kalau pemerintah anti kritik dan tidak mendengar aspirasi masyarakat," kata dia saat acara peresmian.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru Nunuk Suryani mengimbau seluruh guru untuk segera memverifikasi dan memvalidasi data rekening mereka melalui laman Info GTK. Nunuk mengatakan verifikasi ini penting agar tunjangan dapat diterima tanpa kendala akibat kesalahan data rekening.
Dikutip dari Antara, Nunuk mengatakan Kemendikdasmen melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memastikan penyaluran tunjangan guru berjalan lancar dan tepat sasaran. Untuk itu, proses penyaluran tunjangan akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal paling cepat dimulai pada 21 Maret 2025.
Saat ini, berdasarkan data yang diterima dari pemerintah daerah (Pemda), dari sekitar 900.000 data rekening guru yang sudah masuk, 70 persen di antaranya sudah dinyatakan valid oleh bank. Namun, masih ada sekitar 200.000 data rekening yang sedang dalam proses verifikasi lebih lanjut oleh bank.
