Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri guna membahas program percepatan atau quick wins di bidang pendidikan untuk tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa revitalisasi sekolah dan pelaksanaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggulan bakal menjadi program quick wins 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami tadi bicara bagaimana penganggaran, data sasaran, strategi implementasi agar tetap berjalan secara efektif dan efisien dengan tata kelola yang baik," ujar Pratikno usai rapat di kantornya, Jakarta pada Senin, 30 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia menjelaskan alasan renovasi sekolah dan SMA Unggulan menjadi prioritas percepatan pemerintah di tahun depan. Menurut dia, perlu ada pemerataan serta peningkatan kualitas pendidikan.
"Kami ilustrasikan kereta api panjang. Kami juga harus perkuat lokomotif untuk melaju dengan cepat, supaya menarik yang bawah itu ikut semua," katanya.
Adapun pemerintah bakal merenovasi lebih dari 10 ribu sekolah pada 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan revitalisasi sekolah itu akan dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
"Terutama sekolah yang rusak berat, akibat bencana alam yang terjadi," ujarnya.
Pemerintah menganggarkan program renovasi sekolah ini sebesar Rp 17,1 triliun. Kementerian Dikdasmen, kata dia, akan mengurus revitalisasi sekolah ini. Dalam rapat koordinasi tingkat menteri hari ini, pemerintah sepakat memindahkan pelaksanaan program revitalisasi sekolah dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Sementara untuk renovasi Madrasah Aliyah atau MA tetap dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan anggaran untuk renovasi Madrasah Aliyah pada 2025 mencapai Rp 2,4 triliun.
Program lainnya, yaitu SMA Unggulan dipastikan bisa dimulai pada awal 2025. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Seomantri Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah sudah memproses program ini untuk dimulai tahun depan.
Kementeriannya, kata Satryo, menunggu Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan kedua regulasi itu diperlukan sebagai dasar hukum bagi kementeriannya sebelum mengeksekusi SMA Unggulan tersebut.
Dia tak menyebutkan secara detail jumlah sekolah unggulan yang akan dibangun pada 2025. Namun, ujarnya, pemerintah menargetkan secara total hingga 2029 akan ada 40 SMA unggulan yang tersebar di Indonesia.
"Sementara kami targetkan sampai 2029 ada 20 SMA Unggulan baru dan 20 SMA atau MA eksisting yang ditingkatkan menjadi SMA Unggulan," ucapnya.
Satryo mengungkapkan bahwa para pelajar SMA Unggulan Garuda ini bakal mendapat keistimewaan untuk melanjutkan studi ke luar negeri melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dia berujar bahwa secara prinsip program SMA Unggulan memang diarahkan untuk mengantarkan pelajar Tanah Air supaya dapat berkuliah di perguruan tinggi kelas dunia.
Dia menyebut di antaranya Universitas Harvard ataupun Oxford, yang menjadi target kampus untuk pelajar SMA Unggulan. Satryo mengatakan untuk pelaksanaannya, para pelajar di SMA Unggulan akan ditempatkan di asrama. Hal itu, menurut dia, bertujuan agar tenaga pendidik bisa secara intensif mendidik siswa dan siswi SMA Unggulan.
Karena itu, dia mengatakan para guru yang bakal ditugaskan mengajar di SMA Unggulan harus diseleksi dengan baik. Dia menargetkan guru yang mengajar di SMA Unggulan memiliki kualitas baik dan bereputasi internasional.
"Kurikulum juga internasional plus. Jadi (kurikulum) nasional, tambahan dengan internasional," katanya.
Foto 
