PSSI Abaikan Rekomendasi Tim Independen Tragedi Kanjuruhan

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

PERSATUAN Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menolak rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan agar merombak kepengurusan dengan mengadakan kongres luar biasa. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyadh, menilai desakan perombakan pengurus sekadar rekomendasi. “Pelaksanaan kongres harus sesuai dengan statuta,” katanya, Kamis, 20 Oktober lalu.

Salah satu rekomendasi TGIPF adalah PSSI harus menggelar kongres luar biasa. Selain itu, pengurus PSSI dan semua jajaran Komite Eksekutif diminta mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan yang diperiksa polisi pada Kamis, 20 Oktober lalu, juga menolak mundur.

Pengurus PSSI juga mempertahankan Akhmad Hadian Lukita sebagai Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, perusahaan penyelenggara liga. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Ahmad Riyadh, mengatakan posisi itu akan tetap dipegang Akhmad Lukita hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap. “Itu bagian dari asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Dalam rekomendasinya, Tim Gabungan Independen menduga polisi berupaya mengganti rekaman kamera pengawas atau CCTV di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menangkap berbagai momen serbuan gas air mata yang menewaskan 132 orang. Bahkan ada rekaman CCTV berdurasi tiga jam yang telah dihapus.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Rekonstruksi yang digelar polisi pada Rabu, 19 Oktober lalu, juga penuh kejanggalan. Salah satunya tak ada tembakan gas air mata ke tribun penonton. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan rekonstruksi itu didasarkan pada keterangan saksi dan tersangka.

Para anggota keluarga korban tragedi Kanjuruhan diduga juga mengalami intimidasi. Devi Athok, bapak dari dua korban tewas, mengatakan rumahnya kerap didatangi orang yang mengaku dari kepolisian. Ia akhirnya memutuskan mencabut izin autopsi anaknya.

Sekretaris Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Andy Irfan menjelaskan, keluarga korban beberapa kali disambangi perwira polisi serta pejabat kelurahan dan kecamatan. “Keluarga seakan-akan didorong untuk tak mengajukan permohonan autopsi,” ujarnya.

Ganjar Siap Jadi Calon Presiden

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 9 September 2022. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya jika dideklarasikan sebagai calon presiden dalam Pemilihan Umum 2024. “Untuk bangsa dan negara ini, apa sih yang kita tidak siap?” ujar Ganjar dalam wawancara khusus dengan BeritaSatu yang tayang pada Selasa, 18 Oktober lalu.

Ganjar memiliki elektabilitas tinggi dalam sejumlah survei. Ia bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Meski demikian, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai asal Ganjar, belum menentukan calon presiden yang akan diusung.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan pernyataan Ganjar tak melanggar aturan partai. Ia menyebutkan semua kader harus tegak lurus jika ditugasi oleh partai politik.

Baca: Beda Peluang Ganjar Pranowo dan Puan Maharani Menjadi Calon Presiden

Pencopotan Hakim MK Dilaporkan ke Ombudsman

Aswanto di Mahkamah Konstitusi, 19 Juni 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

KOALISI Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan melaporkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat ke Ombudsman RI karena mencopot hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto. Koalisi menduga pimpinan DPR melakukan pelanggaran administrasi dalam penggantian Aswanto.

“Maladministrasi bermula dari kekeliruan DPR menafsirkan surat dari MK,” kata anggota Koalisi, Kurnia Ramadhana, lewat pernyataan tertulis pada Jumat, 21 Oktober lalu. Aswanto dicopot pada akhir September lalu. Ia diberhentikan karena sering menganulir undang-undang inisiatif DPR. Aswanto digantikan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempersoalkan laporan Koalisi ke Ombudsman. Politikus Gerindra ini menyebutkan pemberhentian Aswanto sudah sesuai dengan aturan.

Satgas Pengawas Pemilu Dibentuk

Ilustasi penggunaan aplikasi dan informasi digital, di Malang, Jawa Timur, 28 September 2022. ANTARA/Ari Bowo Sucipto

PEMERINTAH membentuk satuan tugas digital untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2024. Tujuan satgas digital ini adalah mencegah disinformasi dan polarisasi yang berpotensi tersebar melalui media sosial. “Perlu untuk mengamankan ruang digital kita,” tutur Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong, Kamis, 20 Oktober lalu.

Kehadiran satgas digital disebut rawan menjadi alat politik. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Mahardhika, mengatakan satgas digital berpotensi mengekang kebebasan berekspresi demi kepentingan politik segelintir pihak.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta menyebutkan pemerintah seharusnya memperkuat lembaga penyelenggara pemilu alih-alih membentuk organisasi baru. “Satgas dapat mengurangi kepercayaan publik kepada pemerintah,” ucapnya.

Tiga Tahun Jokowi, Demokrasi Mundur

Presiden Joko Widodo di Pasar Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, 28 Agustus 2022. TEMPO/Prima Mulia

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menilai kondisi demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dalam tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Kontras menyoroti upaya pemutihan tanggung jawab pelanggar hak asasi manusia oleh Jokowi. Salah satunya melalui pembentukan tim non-yudisial pelanggaran HAM berat.

“Janji Presiden menyelesaikan pelanggaran HAM hanya lip service,” kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, lewat keterangan tertulis, Kamis, 20 Oktober lalu. Fatia mengungkapkan Jokowi juga merusak tatanan demokrasi dengan membiarkan ide perpanjangan masa jabatan presiden bergulir.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pengusung utama Jokowi, menilai Presiden berhasil menangani krisis akibat pandemi pada periode kedua pemerintahannya. “Kabinet Jokowi-Ma’ruf memberikan harapan untuk bangkit lagi,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.