Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Megawati Soekarnoputri mendukung revisi Undang-undang TNI yang baru disahkan menjadi UU TNI oleh DPR. Puan mengatakan harapan ibunya sejalan dengan apa yang dilakukan fraksi PDIP di DPR.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan," kata Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta pada Kamis, 20 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ketua DPR tersebut, sikap PDIP di parlemen merupakan bentuk gotong royong untuk kepentingan pemerintah. Sikap PDIP kali ini berbeda dari 2024 saat partai berlogo banteng ini menolak revisi UU TNI.
Sebelumnya Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan agar revisi UU TNI tidak mengembalikan dwifungsi tentara. Menurut dia, ketua umum partainya itu ingin agar supremasi tetap berada di tangan sipil. "(Pesan Megawati) supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian," kata Utut saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 18 Maret 2025.
Menurut Utut, Megawati ingin agar tidak ada lagi corak Orde Baru akibat revisi UU TNI ini. Artinya, kata dia, TNI tidak boleh terlalu kuat dan negara cenderung militeristik.
Revisi UU TNI akhirnya disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR hari ini. Sidang paripurna DPR hari ini turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan pejabat lainnya.
Sementara sejak dini hari tadi di luar gedung DPR, kelompok masyarakat sipil telah mendirikan tenda untuk menolak pengesahan RUU TNI. Penjagaan ketat pun terlihat di sekitar gedung DPR. Bukan hanya Polri, namun terlihat juga aparat dari TNI memasuki gedung Dewan.
Pilihan Editor: Pemerintah Jakarta Salurkan KJP Plus ke 707 Ribu Siswa Hari Ini
Foto 
