Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin penundaan Pemilu 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hasto, big data seperti yang digunakan Luhut seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak bagi masyarakat. Misalnya, kata dia, untuk merespons persoalan minyak goreng yang langka hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Oleh sebab itu, Hasto menekankan, harus dipahami dulu Luhut berbicara mengenai hal itu dalam kapasitas apa. Sebab, ia melanjutkan jika berbicara politik, hukum dan keamanan itu menjadi ranah Menkopolhukam Mahfud MD dan jika berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu kapasitasnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam,” kata Hasto seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 14 Maret 2022.
Oleh sebab itu, Hasto menilai, sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Luhut harus mengklarifikasi ucapannya terkait big data penundaan Pemilu 2024 ini. Selain itu, Luhut dianggapnya juga harus mempertanggung jawabkan ucapannya secara akademis.
“Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan," tegas dia.
Oleh sebab itu, Hasto menyatakan, PDIP mengajak agar semua menteri atau pembantu Presiden Jokowi tidak memiliki pendapat berbeda dengan Kepala Negara menyangkut isu Pemilu 2024.
Selain itu, PDIP juga menghimbau agar para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, kata dia, Presiden Jokowi terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemi.
“Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto.
Dia juga menyatakan supaya Luhut melakukan refleksi terhadap pemahaman bahwa pemimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan. Seharusnya, politik kekuasaan itu menurut Hasto berpihak pada rakyat dan bukan sekelompok elite, kepentingan ekonomi, maupun kepentingan politik.
“Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” ujar Hasto.
Atas dasar hal itu Hasto mengajak agar semua jajaran menteri presiden berdisiplin dalam berbicara dan bergerak tunggal, yakni membantu rakyat. Hal itu dianggapnya akan menjadi peninggalan atau legacy yang baik bagi kepemimpinan Jokowi.
Baca: Ramai-ramai Mempertanyakan Klaim Luhut soal Big Data Tunda Pemilu 2024
Foto 
