Sensus wallahualam

PEMILU sudah dilakukan para anggota Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Sebuah daftar isian disebarkan kepada 260 penerbit. "Kami hanya meneruskannya dari Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia," ujar Firdaus Umar, Ketua I Ikapi. Edaran itu berasal dari (tertanda) Ketua Umum Kadin Indonesia, Sukamdani S. Gitosardjono -- dalam suratnya No. 419/III/1986 SKI, yang ditujukan kepada para ketua umum/pengurus asosiasi dan himpunan tingkat nasional di seluruh Indonesia. Isi surat: Kadin memohon data perusahaan/pengusaha dalam menyongsong undang-undang tentang Kadin yang sedang disiapkan oleh Pemerintah dan Kadin untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dari delapan pertanyaan yang diajukan Kadin, terdapat lima nomor yang menyangkut jumlah perusahaan anggota asosiasi/himpunan, jumlah karyawannya, bidang usahanya. Begitu pula bagi perusahaan yang belum menjadi anggota. Yang menarik, tiga nomor lainnya menanyakan jumlah anggota dan simpatisan Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Menurut seorang pengurus Kadin, yang tak mau disebut namanya, ketiga pertanyaan itu sebenarnya masih dipertanyakan oleh kalangan pimpinan Kadin sendiri. Sayangnya, Ketua Umum Kadin sedang ke Belgia, sehingga tidak bisa dihubungi. Karena ketiga pertanyaan itu pula, Ikapi tidak bisa langsung mengisi daftar. Lantas membuat angket sendiri dan mengirimkannya ke semua anggota, awal Mei lalu. Awal Juli, sejumlah jawaban masuk. Hasilnya, seperti yang dilaporkan Ikapi kepada Kadin: anggota Golkar mencapai 152 orang, dengan 601 simpatisan anggota PPP 25 orang dan 178 simpatisan dan anggota PDI 3 orang dengan 43 simpatisan. Menurut Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan Daerah Ikapi Pusat, Sumantri, sebenarnya Ikapi tidak ingin mendeteksi aktivitas politik anggotanya. Apalagi keanggotaan seseorang dalam Golkar ataupun salah satu partai politik tidak berkaitan dengan bidang usaha Ikapi. "Tapi, katanya, ini untuk mencegah masuknya unsur-unsur partai terlarang dalam tubuh Ikapi," kata Sumantri. Yang jelas, tidak semua penerbit anggota Ikapi -- yang jumlah semua karyawannya sekitar 3.000 orang -- mengembalikan angket. Toh tidak ada sanksi tertulis? PT Gramedia, misalnya, yang memiliki 70 karyawan, tak sempat menanyakan kepada semua karyawannya karena lupa. "Masa saya harus menanyakan satu per satu," ujar Alfons Taryadi, Kepala Divisi Penerbitan PT Gramedia. Pun Direktris PT Aries Lima, Ny. Upi Azmi, terlalu sibuk untuk mengurus angket, sehingga tidak mengembalikan. Namun, ia menilainya positif. Bukan sensus Golkar secara khusus. "Ini hanya untuk melihat aktivitas karyawan dan peran sertanya dalam lingkungan organisasi politik," ujarnya. PT Bulan Bintang, salah satu penerbit paling produktif, termasuk yang tidak mengisi. Soalnya, seperti dikatakan Fauzi Amelz, 37, direkturnya, tujuan angket itu tidak jelas, dan tak jelas manfaatnya. "Seandainya karyawan kami orang Golkar semua, tetap akan saya tolak pengisiannya," ujarnya. "Sebab, ini sudah berbeda dari maksud semula, yakni dalam rangka penyusunan undang-undang Kadin." Dewan Pimpinan Pusat Golkar sendiri, tahukah mereka tentang kegiatan Kadin dan Ikapi itu? DPP Golkar, ketika dihubungi TEMPO, mengatakan, "Saya 'kan nggak tahu apa yang mereka lakukan. Wong saya juga belum pernah melihat formulir itu."