Sistem Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat: Mekanisme hingga Honor

Calon guru yang mendaftar harus memenuhi beberapa syarat:

• Telah lulus sertifikasi PPG.
• Bersedia mengajar secara penuh waktu.
• Mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran.
• Memiliki empati sosial.

“Kami ingin tahu para guru itu punya empati sosial, tidak hanya kompetensi akademik yang bagus,” seperti yang dikatakan Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Maret 2025.

Selain itu, calon guru akan menjalani tes seleksi untuk memastikan kompetensi akademik dan kemampuan sosial mereka. Pemerintah juga memprioritaskan calon guru yang berdomisili dekat dengan lokasi sekolah rakyat guna mengurangi kendala mobilitas.

Honor Minimal Setara UMR

Dalam skema ini, pemerintah menjamin honor para guru minimal setara dengan upah minimum regional (UMR). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa meskipun angka pastinya belum ditetapkan, harapannya honor tersebut dapat lebih tinggi dari UMR. Hal ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan para pengajar sesuai dengan tanggung jawab besar yang mereka emban.

Pendanaan program ini sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga pemerintah optimis dapat memberikan kompensasi yang layak bagi para tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.

Kontrak Khusus untuk Guru

Guru yang direkrut tidak akan berstatus ASN atau PPPK, melainkan akan bekerja berdasarkan kontrak kerja individu. Skema kontrak ini dirancang khusus untuk memastikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Durasi kontrak dan detail teknis lainnya saat ini masih dalam tahap finalisasi oleh Kemensos bersama kementerian terkait.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kontrak kerja ini mensyaratkan komitmen penuh waktu dari para guru. Mereka diharapkan dapat fokus sepenuhnya pada tugas mengajar dan membangun karakter siswa di lingkungan sekolah asrama atau boarding school yang menjadi model Sekolah Rakyat.

"Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar di situ -Sekolah Rakyat,” kata Mu’ti

Kebutuhan Guru dan Lokasi Penempatan

Pada tahap awal, pemerintah membutuhkan lebih dari 1.000 guru untuk mengisi 53 lokasi Sekolah Rakyat yang siap beroperasi mulai Juli 2025. Posisi ini mencakup 700 guru formal yang akan mengajar mata pelajaran akademik serta 300 guru pendidikan karakter yang bertugas membangun kepribadian siswa. Selain itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah juga akan direkrut sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.

“Seingat saya 700 itu guru formalnya, kemudian 300 itu guru pendidikan karakternya. Jadi 1.000 lebih, lah, ya. Belum lagi nanti ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah,” kata Gus Ipul saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Ahad, 6 April 2025.

Lokasi sekolah tersebar di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, hingga Papua. Identifikasi terhadap calon guru dan murid telah dilakukan berdasarkan data domisili dan kategori sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Gus Ipul membeberkan bahwa perekrutan ini akan mulai dibuka pada bulan April 2025 ini.

“Kami mulai insya Allah di bulan April, doakan saja. Kalau misalnya untuk 53 Sekolah Rakyat itu sudah dapat gambaran sasarannya, baru nanti ada wawancara keluarga, tes kesehatan, administrasi,” katanya, dikutip dari Indonesia.go.id.

Sapto Yunus, Dede Leni Mardianti, dan Nabiila Azzahra turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Lokasi Sekolah Rakyat, Dari Rusunawa hingga Pusdiklat Kemensos