Kisruh Survei Poltracking dalam Pilkada Jakarta

NAMA Iksan Latif tercatat sebagai salah satu responden survei yang diadakan Poltracking Indonesia dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada Jakarta yang memenangkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono. Pada kolom alamat di data berformat Microsoft Excel lembaga survei itu, Iksan disebut tinggal di RT 13 RW 01, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. 

Namun ternyata Iksan Latif yang masuk daftar responden tak pernah berkomunikasi dengan surveyor mana pun. Ia pun bukan warga Menteng. “Responden” itu bahkan tak bernama Iksan Latif. “Saya Heri Purwanto. Saya orang Riau,” katanya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 13 November 2024.

Data responden itu diserahkan oleh Poltracking kepada Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi), lembaga yang menaungi lembaga survei, pada 28 Oktober dan 3 November 2024. Saat itu Dewan Etik Persepi sedang memeriksa kevalidan data Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei yang digelar dua lembaga itu menunjukkan hasil berlawanan.

Poltracking menggelar survei pada 10-16 Oktober 2024. Sigi yang dirilis pada 24 Oktober 2024 itu menyebutkan elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono 51,6 persen. Sedangkan tingkat keterpilihan Pramono Anung dan Rano Karno sebesar 36,4 persen. Sebaliknya, survei LSI pada 10-17 Oktober 2024 menunjukkan elektabilitas Pram-Rano 41,6 persen dan Ridwan-Suswono 37,4 persen.

Bersama seorang anggota Dewan Etik Persepi, Tempo menelepon secara acak 20 dari 2.000 responden Poltracking dalam survei pilkada Jakarta pada 10-16 Oktober 2024. Mereka berada di Menteng dan Gondangdia. Kami juga menghubungi secara random responden Lembaga Survei Indonesia. Tujuannya, menguji kesahihan hasil survei kedua lembaga itu dalam pilkada Jakarta.

Selain Heri Purwanto, responden Poltracking yang disebut tinggal di Menteng adalah Syifa Auliya Sari. Ia dicatat sebagai istri Effendi. Ketika dihubungi, perempuan di ujung telepon mengaku bernama Aisha. Ia tidak pernah menjadi narasumber untuk Poltracking Indonesia. “Saya orang Medan dan masih lajang,” ucapnya.

Di Kelurahan Gondangdia, sebagian besar nomor telepon responden Poltracking yang dihubungi Tempo tak aktif. Beberapa nama yang tercatat di data mentah pun berbeda dengan di aplikasi Getcontact. Responden bernama Listy, misalnya, di aplikasi Getcontact tercatat bernama Sri Ayu Lestari. Pun informan bernama Putri yang dalam aplikasi Getcontact bernama Ica Khaerunisa. 

Tempo mengirim nama-nama responden di Gondangdia kepada Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gondangdia Widy untuk memastikan apakah mereka warga setempat atau bukan. Dari hasil pengecekan basis data di kelurahan, Widy tak menemukan mereka sebagai warga Gondangdia. “Mungkin harus nama lengkap,” ujar Widy, Kamis, 14 November 2024.

Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan nama responden yang dicantumkan surveyor di Gondangdia dan Menteng bukan nama lengkap. Sebelum data mentah diolah, Poltracking juga memverifikasi nama-nama itu via telepon. “Dalam proses verifikasi, ada responden yang salah sambung,” kata Masduri, Kamis, 14 November 2024. 

Menurut Masduri, petugas survei acap kesulitan mendapatkan nomor telepon responden. Surveyor bisa saja mencantumkan nomor teleponnya sendiri. Ia mengklaim Poltracking melakukan verifikasi berlapis, dari geolokasi, foto, durasi wawancara, hingga konsistensi jawaban.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda (kiri) dan Direktur Program Poltracking Indonesia Masduri Amrawi memberi keterangan usai menghdiri konferensi pers yang digelar di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, pada Jumat, 8 November 2024. Tempo/Anastasya Lavenia

Tempo juga menghubungi sepuluh responden Lembaga Survei Indonesia di Cikini. Dari sepuluh responden, beberapa nomor tak aktif. Sama seperti Poltracking, nama beberapa responden yang dicatat petugas survei LSI tak sama dengan di aplikasi Getcontact. Nama Marlena, misalnya, tertulis sebagai Harun Ibnu Rosdy di Getcontact.

Ada beberapa nomor responden LSI yang aktif, di antaranya Arief yang beralamat di Gang 2 Raden Saleh, Jakarta Pusat. Arief mengaku pernah disurvei oleh LSI pada Oktober 2024. “Saya pernah diwawancara dan menyita waktu,” tuturnya lewat pesan WhatsApp, Kamis, 14 November 2024.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan enggan berkomentar banyak soal pemeriksaan Persepi. Ia mengatakan lembaganya telah mempertanggungjawabkan kepada Persepi semua data dalam survei pilkada Jakarta. Ia mengklaim LSI selalu mematuhi kode etik lembaga survei. Salah satunya menjaga kerahasiaan responden.

•••

PEMERIKSAAN Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia bermula dari kegaduhan di grup WhatsApp “Persepi Berjuang” pada 24 Oktober 2024. Pada Ahad itu, grup yang beranggotakan 62 lembaga survei tersebut membicarakan perbedaan hasil survei pemilihan kepala daerah Nusa Tenggara Timur antara Voxpol Center Research and Consulting dan Indikator Politik Indonesia.

Percakapan di grup kian ramai karena Poltracking akan merilis hasil survei mereka untuk pilkada Jakarta hari itu. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, menanyakan apakah survei Poltracking berbeda dengan LSI yang dirilis sehari sebelumnya. Seorang anggota grup lalu menyatakan bocoran survei Poltracking yang memenangkan Ridwan Kamil telah beredar.

“Kalau benar kita adili. Sudah lama Persepi enggak memecat anggotanya,” tulis anggota Dewan Etik Persepi itu dalam grup WhatsApp. Kepada Tempo, Saiful Mujani mengatakan Persepi harus memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti bersalah. “Kami harus menjaga profesionalisme anggota dan melindungi publik dari riset sampah,” katanya, Selasa, 12 November 2024. 

Direktur Poltracking Masduri Amrawi menilai pernyataan Saiful Mujani tendensius dan menyasar lembaganya. Padahal hasil survei Parameter Politik Indonesia dalam pilkada Jakarta juga berbeda dengan LSI. Sigi Voxpol dan Indikator Politik Indonesia di NTT juga berbeda. “Semestinya mereka diperiksa duluan, dong,” ujar Masduri. 

Empat hari setelah ribut-ribut di grup Persepi Berjuang, atau pada 28 Oktober 2024, Dewan Etik memeriksa LSI di Hotel Aston Priority, Jakarta. Setelah mengaudit data mentah, metode, hingga hasil survei, anggota Dewan Etik, Hamdi Muluk, mengatakan survei LSI tak bermasalah signifikan.

Sehari kemudian, giliran Poltracking yang diperiksa. Hamdi menemukan data mentah dari Poltracking tak bisa divalidasi. Dewan Etik juga menilai jumlah responden Poltracking bukan 2.000 orang, melainkan 1.652 orang. Masduri Amrawi menjelaskan, data mentah hilang karena tertimpa data lain.

Dewan Etik Persepi memutuskan memberikan sanksi kepada Poltracking pada 2 November 2024. Poltracking dilarang mempublikasikan hasil riset mereka di Jakarta tanpa persetujuan dan pemeriksaan Dewan Etik. “Mereka tidak bisa memverifikasi data kami. Ini yang membuat kami kecewa,” tutur Masduri. Poltracking pun memutuskan keluar dari Persepi.

Hamdi Muluk menyatakan Dewan Etik Persepi sebatas menjaga integritas anggotanya. Menurut dia, berkaca pada hasil survei Poltracking di Jakarta, tak tertutup kemungkinan hasil survei sebelumnya bermasalah. “Tapi memang harus diaudit dulu,” katanya.