Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah aktivis HAM menyerahkan data korban tewas selama operasi militer di Nduga, Papua kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia, pada Senin, 10 Februari 2020. Salah satu aktivis HAM, Veronica Koman, meminta Presiden Jokowi menghentikan operasi militer di Papua.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi," kata Veronica melalui siaran persnya, Senin, 10 Februari 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain itu, kata Veronica, tim ini juga menyerahkan nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia
Veronica berujar di awal periode pertamanya pada 2015, Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik Papua. Hal ini dipandang masyarakat sebagai langkah yang penuh dengan harapan baru bagi Papua.
"Namun pada awal dari periode keduanya saat ini, terdapat 57 orang yang dikenakan makar yang sedang menunggu sidang. Langkah ini hanya akan memperburuk konflik di Papua," katanya.
Veronica mengatakan Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. "Termasuk nama-nama dari 110 anak-anak dari total 243 sipil yang meninggal. Akankah Presiden tetap tidak mengindahkan permintaan tersebut,” ujarnya.
Foto 
