Penilaian juri dipertanyakan

SUTRADARA Sjuman Djaja masygul. Ia mengurung diri di kamarnya di Hotel Bumi Hyatt, Surabaya. Film Bukan Sandiwara yang disutradarainya ternyata gagal meraih satu Citra pun dalam Festival Film Indonesia di Surabaya (27-30 Mei). Padahal sejumlah pengamat menjagokan film itu dengan Jenny Rachman (pemeran utama), Lukman Hakim Nain (juru kamera), dan Sjuman Djaja sendiri, untuk memperoleh Citra. Dewan juri -- diketuai Sjamsoe Soegito -- tentu saja punya pilihan lain (lihat box). Film Bukan Sandiwara gagal memperoleh penilaian tinggi, demikian seorang juri, karena dianggap kurang mencerminkan sikap nasionalisme. Maklum katanya, film itu terlalu mengagungkan pembuatan bayi tabung yang berasal dari sperma orang Jepang. Jika hal itu menjadi alasan pokok penilaian, tentu saja menggelikan. Tergesa-gesa Sekalipun demikian, juri melihat suatu hal positif dari penggarapan film dewasa ini. Para sineas dinilainya telah cenderung "meletakkan kekuatan film pada segi cerita, isi, serta keindahan pengungkapannya." Tapi juri mengeluh karena film Indonesia masih jarang mengemukakan cerita kalangan masyarakat bawah. Penyelesaian cerita dikritiknya sering kali dikerjakan dengan mudah. Juga logika cerita, menurut juri, masih diabaikan. Berbeda dengan juri FFI (1980) di Semarang, juri FFI di Surabaya menjabarkan penilaiannya di atas kertas 2,5 halaman folio saja. Sedang juri FFI di Semarang mencatatkan penilaian di atas kertas 60 halaman dengan segala penjelasan yang njlimet. "Penjurian tahun ini memang agak tergesa-gesa," kata seorang juri FFI kali ini. Dari sejumlah karyawan dan artis film, tentu saja, ada yang tak puas dengan keputusan juri. Bintang film Roy Marten dan Farouk Afero, misalnya sangat kecewa. Keduanya mengatakan bahwa pilihan juri terhadap pemeran utama pria dan pemeran pembantu pria tidak tepat. Tapi sudahlah "kalau saya protes nanti dikira mengada-ada karena kalah," kata Roy Marten, 29 tahun. Sekalipun kalah, Roy Marten menyarankan agar sistem penjurian diubah. Untuk menilai setiap film dengan cermat dan teliti, diusulkannya agar diadakan penilaian pra nominasi dengan waktu yang tidak terlalu sempit. Ia jelas menyesalkan cara kerja juri FFI kali ini yang menilai 54 film cerita dan 10 film dokumenter hanya dalam tempo 24 hari. Dalam waktu sempit itu dianggapnya juri tidak mungkin cermat mengamati. Koran Kompas dalam tajuk rencananya ( 13 April) juga pernah mempersoalkan waktu penilaian yang sempit itu. Setiap hari juri, tulisnya, harus menilai duasampai tiga film dan mempertanggungjawabkan tiga belas unsur dalam film itu. Cara penjurian semacam itu "suatu pekerjaan yang mengandung tuntutan kelewat tinggi." Maka Kompas mengusulkan sistem penjurian pra seleksi dengan melibatkan karyawan dan artis film di dalamnya. Sejumlah kalangan memang pernah tidak percaya terhadap integritas dan otoritas beberapa orang yang duduk dalam dewan juri. Ada yang menyebut bahwa juri anu dan itu jarang sekali menonton film Indonesia. Mereka baru menonton film Indonesia kata kalangan itu, justru di saat peniiaian diselenggarakan. Mudah-mudahan tuduhan tersebut tidak benar. Anggota juri FFI di Surabaya terdiri dari: Dr. Mulyono Gandadibrata, Mochtar Lubis, Dr. Alwi Dachlan, H. Misbach Jusa Biran, Frans Haryadi, Sjamsoe Soegito dan Duduh Durachman. Mereka telah dipilih Yayasan Festival Film Indonesia, tentu saja berdasarkan kualifikasi kecakapan yang dimiliki masing-masing. Siapakah di antara mereka - jika ada -- yang jarang menonton film Indonesia? Tapi hanya soal kecakapan dan keputusan juri yang mengurangi selera makan. Festival di Surabaya itu berlangsung semarak dan menyenangkan. Menteri Penerangan Ali Moertopo bersama sejumlah karyawan dan artis film (sekitar 300 orang), terbang ke sana dengan Boeing Jumbo 747 Garuda. Hari pertama tiba (27 Mei) di Surabaya itu, para artis film segera diarak keliling kota. Dengan penuh antusias masyarakat setempat mengelu-elukan bintang pujaan mereka sepanjang jalan. Hari berikutnya, mereka diarak ke Sidoardjo, Gresik dan Bangkalan (Madura). Di berbagai tempat itu mereka secara sukarela memberikan hiburan gratis. Mengantar para artis film itu, Menteri Ali Moertopo senantiasa berpidato dengan penuh semangat. Ia kelihatan tidak letih sekalipun baru saja sembuh dari serangan jantung. Sambutan masyarakat "sangat luar biasa," katanya. Setiap malam panggung utama di Stadion Gelora 10 November juga diisi acara seronok yang dipadati pengunjung. Jika stadion di Surabaya itu penuh, masyarakat masih bisa menyaksikan panggung hiburan terbuka di sepanjang Jl. Pemuda dan depan Kantor Gubernuran. Pemilihan "Cak dan Ning" Surabaya pun diselenggarakan. Semua acara itu diselenggarakan gratis. Panitia FFI (dengan biaya Rp 200 juta) sejak awal memang sudah bertekad menjadikan pesta itu "dari rakyat untuk rakyat." Tapi Slamet Rahardjo, sutradara dan bintang film, merasa kikuk juga dengan sambutan meriah itu. "Apakah sudah pantas film kita dielu-elukan seperti demikian?" ujarnya. "Mudah-mudahan sambutan meriah itu jadi cermin masyarakat film, agar kelak (dalam meng hasilkan film) mereka tidak mengecewakan." Adakah kemajuan dalam festival kali ini? "Jelas ada," sahut Ismail Soebardjo, sutradara yang dapat Citra. Ia menyebut bahwa masuknya empat film dalam nominasi film cerita terbaik merupakan salah satu tanda kemajuan. Soemardjono, bekas Sekjen Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia juga mengeluarkan pendapat serupa. Munculnya sejumlah sutradara muda, katanya, merupakan kemajuan. "Yang masih perlu ditekankan adalah usaha menciptakan film dengan ciri Indonesia." Suatu kemajuan lagi, tentu saja, ialah film terbaik tahun ini -- Perempuan Dalam Pasungan -- hanya dibuat dengan biaya Rp 97 juta. Ini termasuk hemat.