Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang gencar menggelar sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Hingga akhir tahun ini, 30 ribu tenaga kerja konstruksi ditargetkan sudah memegang sertifikat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga mengatakan saat ini sudah ada 24 ribu tenaga kerja yang mendapat sertifikat. "Targetnya akan ada 50 ribu tenaga kerja tersertifikasi hingga tahun depan," kata dia di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.
Simak: Tenaga Kerja Konstruksi Wajib Sertifikasi, Ini Manfaatnya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan sertifikasi gencar dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Dia menuturkan ada 7 juta tenaga kerja di Indonesia namun baru sekitar 600 ribu di antaranya yang memiliki sertifikat.
Basuki menuturkan sudah menyiapkan anggaran Rp 3 juta per orang untuk sertifikasi. Dana itu termasuk biaya pelatihan dan ujian. "Selain dari APBN, kami juga kerja sama dengan penyedia jasa yang ada tenaga kerja," kata dia.
Menurut Basuki, sertifikasi memberikan banyak manfaat. Selain meningkatkan kompetensi dan kualitas pekerja, sertifikasi bisa mendorong billing rate yang lebih tinggi. Dia menuturkan sedang mengkaji mekanisme billing rate tenaga kerja konstruksi bersertifikat agar bisa lebih tinggi dari yang tidak ikut sertifikasi.
Untuk mendorong sertifikasi, PUPR menggelar sertifikasi massal tenaga kerja konstruksi di delapan titik di Indonesia pada 18-20 Oktober 2017. Sertifikasi tahap ketiga di 2017 itu diikuti 9.700 tenaga kerja konstruksi baik tenaga kerja ahli maupun terampil.
VINDRY FLORENTIN