Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa Hak Pakai untuk Istana Negara dan Istana Garuda kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Kamis kemarin, di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam acara itu, AHY juga mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Dengan penyerahan Sertipikat Hak Pakai, maka secara hukum, formal, semua sudah bisa dijelaskan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk pembangunan dan pengembangan berikutnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ada di IKN ini,” ujar Menteri AHY kepada awak media usai kegiatan peresmian seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sertifikat Hak Pakai dengan pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Sekretariat Negara ini memiliki luas 56,87 hektare atau 568.705 meter persegi. Sertifikat Tanah Elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara ini merupakan yang pertama di Kawasan KIPP.
Peresmian Istana Negara ditandai dengan penekanan tombol sirine yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju yang hadir. AHY berharap Istana Negara akan menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
“Kita harapkan bisa benar-benar menjadi sebuah simbol menuju Indonesia yang semakin maju di abad 21 ini. Kita berharap juga akan terus lahir pemikiran-pemikiran besar sekaligus berbagai langkah strategis untuk membuat Indonesia semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Turut mendampingi Menteri AHY, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, Zulkhoir dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Ade Chandra Wijaya.
Jokowi Sahkan Istana Negara IKN, Serahkan Peresmian Kantor Presiden ke Prabowo
Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur, pada Jumat, 11 Oktober 2024. Jokowi menyerahkan peresmian Istana Garuda atau Kantor Presiden di IKN kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Karena Istana Garuda masih dalam proses finishing dan memungkinkan masih memakan waktu satu bulan ke depan. Maka pada hari ini, saya akan meresmikan Istana Negara terlebih dahulu,” kata Jokowi di IKN, melalui tayangan langsung video Sekretariat Presiden.
Dalam acara ini hadir anak buah Prabowo, Sekjen Partai Gerindra, yang juga Ketua MPR Ahmad Muzani. Tampak dalam tayangan langsung, terlihat Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi Rosan Roeslani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Istana Negara dan Istana Garuda di IKN sudah fungsional sejak Juli 2024. Jokowi menggelar dua kali sidang kabinet dalam kurun tiga bulan di calon ibu kota baru. Ia juga menyelenggarakan HUT RI pada 17 Agustus untuk pertama kalinya dalam sejarah di IKN.
Baik Istana Negara maupun Istana Garuda berlokasi di zona 1A Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). yang membedakan Istana Garuda dan Istana Negara IKN adalah fungsinya. Istana Garuda digunakan sebagai kantor presiden dan ibu negara. Istana Garuda berada di belakang Istana Negara IKN.
Anggaran gedung Istana Negara beserta Lapangan Upacara mencapai nilai Rp 1,34 triliun. Sedangkan Istana Garuda atau Kantor Presiden memakan anggaran sebesar Rp 1,56 triliun. Total keduanya Rp 2,90 triliun.
Sebelumnya Jokowi sudah menyerahkan penandatanganan surat keputusan presiden atau Keppres pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN kepada Prabowo Subianto. Eks Gubernur Jakarta ini beberapa kali menegaskan pemindahan ibu kota perlu memperhatikan kesiapan ekosistem.
"Ya, mestinya gitu, (diteken) presiden yang baru, Pak Prabowo," kata Jokowi di IKN, dikutip dari keterangan persnya, Ahad, 6 Oktober 2024. "Semuanya butuh waktu. Pindah rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota.”
Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
