Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR menyetujui usulan Kementerian Perdagangan atau Kemendag untuk menambah anggaran sebesar Rp 2,40 triliun pada 2025. Dengan pagu indikatif sebesar Rp, 1,65 triliun—turun sebesar Rp308,270 miliar atau 15,67 persen dibandingkan periode 2024—anggaran Kemendag pada tahun depan menjadi Rp4 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menjelaskan alasan penambahan anggaran itu. Dari tahun ke tahun, dia mengatakan anggaran Kemendag selalu berkurang. Dari Rp3,2 triliun pada 2021, anggaran kementerian itu menjadi Rp2,4 triliun pada 2022, Rp2,1 triliun pada 2023, dan Rp2 triliun pada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dengan besaran pagu indikatif 2025 sebesar Rp1,65 triliun, Zulhas mengatakan anggaran Kemendag telah turun 50 persen dari 2021. “Tentu tidak mudah, karena kami ada ditargetkan untuk menggenjot ekspor,” ujar Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024.
Ia bercerita, bahkan sempat ada atase perdagangan yang terancam pulang karena keterbatasan anggaran. Dia berkata, ada anggaran dari Kementerian Keuangan yang disetop. Namun, dia mengatakan hal itu telah diatasi oleh Kemenkeu dengan adanya suntikan anggaran.
Ketua Umum PAN itu menduga pemotongan anggaran pada 2025 disebabkan Kemenkeu tengah menyiapkan anggaran yang kokoh untuk pemerintahan baru. Dia mengatakan langkah itu merupakan hal yang bagus. "Tapi kami tetap berharap jangan sampai mengganggu tujuan untuk meningkatkan ekspor kita ke berbagai negara," kata dia.
Ia menuturkan penambahan anggaran akan dialokasikan untuk peningkatan peran 46 perwakilan perdagangan di negara tujuan ekspor. Peningkatan peran itu berupa promosi dagang, market intelligence, forum bisnis, dan penjajakan kesepakatan bisnis (business matching). Selain itu, penambahan anggaran itu bertujuan mengembangkan perdagangan antarwilayah, kerja sama antardaerah di setiap provinsi, perlindungan konsumen, serta peningkatan ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi.
Adapun pagu indikatif 2025, tutur dia, akan difokuskan kepada empat arah kebijakan sebagai fokus pada Rencana Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Keempat hal itu, yakni pengembangan ekspor, pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan antarwilayah, dan pengamanan perdagangan.
Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.
Ia merinci target yang dimaksud yakni peningkatan pangsa ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2 persen pada 2022 menjadi lebih dari 1,43 persen pada 2029. Selain itu, dia menargetkan perdagangan antarwilayah naik sebesar tiga kali lipat dari Rp 1,12 triliun pada 2023 menjadi Rp 3,01 triliun pada 2025.
Foto 
