Anggaran Kementerian PU Dipangkas Besar-Besaran, Bagaimana Nasib Pemeliharaan Jalan?

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo buka suara ihwal nasib preservasi rutin jalan pascapemangkasan anggaran. Pasalnya, pemangkasan anggaran Kementerian PU sebesar Rp 81,38 triliun akan berdampak pada kelanjutan program-program Direktorat Jenderal Bina Marga. Dalam paparan materinya saat rapat bersama Komisi V DPR RI pun, Dody menyampaikan bahwa preservasi rutin jalan dan jembatan sepanjang 0 kilometer alias nihil.

Namun ketika ditemui awak media usai rapat, Dody mentakan preservasi rutin jalan akan tetap diupayakan. “Pasti ada. Cuma tadi saya bilang, satu-satu lah,” kata Dody, Kamis, 6 Februari 2025.

Dody menuturkan, setelah efisiensi anggaran disetujui Komisi V DPR dalam rapat hari ini, ia akan mengajukan permohonan pembukaan blokir anggaran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Setelah itu, Dody baru akan memikirkan program-program yang perlu dieksekusi.

“Nanti baru kami pikirkan untuk preservasi (jalan),” kata Dody. Terlebih, momen arus mudik Lebaran kian dekat. “Lebaran juga gak cuma preservasi. Musim hujan, bagaiman kalau saat arus mudik ada banjir, misalnya, bisa kami support,” katanya.

Adapun sebelumnya, pagu anggaran Kementerian PU tahun ini ditetapkan Rp 110,95 triliun. Namun dengan adanya efisiensi, anggaran yang tersisa hanya Rp 29,57 triliun.  Meski anggaran kementeriannya menjadi cupet, Dody menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin dalam merealisasikan program-program infrastruktur. Ia mengklaim sudah terbiasa mengerjakan sesuatu dengan sumber daya seadanya.

“Kalau sudah maksimal, kemudian tuntutannya lebih besar, tinggal bilang ke Presiden mohon tambahan (anggaran)” ucap Dody. “Tapi saya ingin menunjukan dulu, dengan itu saya ingin menujukan sesuatu.”

Sebelumnya, Dosen Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga menyebut pemangkasan anggaran Kementerian PU secara besar-besaran bisa menjadi pukulan berat bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, ia memprediksi pembangunan infrastruktur ke depan bukan hanya melandai tapi menurun.

Nirwono pun khawatir hal ini berdampak pada banyak sektor. Dari sisi infrastruktur jalan, misalnya, akan berpengaruh terhadap bertambahnya beban biaya logistik.

“Jadi, jangan bermimpi logistik lebih murah, barang cepat datang, karena infrastruktur jalannya terhambat,” kata Nirwono saat dihubungi Tempo pada Selasa, 4 Februari 2025. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi pun turut terhambat. Padahal, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen

Tak cuma itu, menurut Nirwono, pemangkasan anggaran Kementerian PU bisa menjadi sandungan bagi program prioritas Prabowo yang berupa swasembada pangan dan swasembada energi. Pasalnya, kedua program itu membuhtuhkan infrastruktur bendungan hingga irigasi. Dengan anggaran cupet, berat bagi Kementerian Pekerjaan Umum untuk berkontribusi merealisasikan cita-cita tersebut.

Urusan bendungan pun, kata dia, bukan sekadar membangun bendungan baru tetapi merawat bendungan eksisting. Kedua pekerjaan ini membutuhkan aggaran tidak sedikit. “Jangan kita ngomong soal ketahanan air, ketahanan pangan, kalau bendungan saja tidak disiapkan dengan baik,” tutur Nirwono.

Pilihan Editor: Benarkah Gaji ke-13 dan 14 ASN Dihapuskan Imbas Efisiensi Anggaran?