Bagaimana daerah-daerah Pariwisata Jatuh selama pandemi

Perbesar

Pertunjukan Tari Kecak di panggung terbuka Pura Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali, Oktober 2020. TEMPO/Johannes P Christo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Ekonomi sejumlah daerah pusat tujuan pariwisata jatuh selama pandemi. Bali yang terdalam.
Saran diversifikasi usaha dari bank sentral agar daerah tak bergantung pada pariwisata.
Jebloknya pariwisata merembet ke sektor ekonomi lain. Angka pengangguran terbuka meningkat tajam.

RIBUAN pelancong yang mulai mengunjungi Bali sejak awal 2021 semestinya menumbuhkan sedikit harapan buat Ahmad Ali dan Asmuri. Sejak pandemi Covid-19 merebak di seluruh dunia pada awal 2020 dan turut menyapu Bali, provinsi yang sangat bergantung pada pariwisata, Ali banting profesi. Pria 39 tahun yang dulu berjualan suvenir di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, itu kini berdagang kopi seduh keliling dan makanan ringan. “Biar bisa hidup saja,” kata Ali di Kuta, Jumat, 9 April lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sedangkan Asmuri, 40 tahun, masih berusaha bertahan dengan dagangannya: baju pantai, gantungan kunci, dan sandal. Pada Jumat itu, pria asal Madura, Jawa Timur, tersebut setia menunggu pembeli di toko yang sudah lima tahun ia sewa di kawasan Legian, Kuta.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Asmuri sadar kecil kemungkinan bakal ada turis mancanegara yang memborong dagangannya hari itu. Tapi ia masih berharap kepada wisatawan lokal atau buruh bangunan di sekitar Kuta yang biasa membeli celana pendek atau topi. “Sekalian bersih-bersih juga,” ujarnya.

Harapan Ali dan Asmuri menggantungkan hidup lagi pada pariwisata mulai terbuka setelah makin banyak orang datang ke Bali. Hingga awal April 2021, jumlah penumpang yang mendarat di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai mencapai 6.000 orang per hari. “Sebelumnya hanya 2.600-3.000 orang,” kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa. “Normalnya sebelum pandemi setiap hari bisa 16 ribu orang.”

Kebangkitan juga mulai terasa di destinasi wisata utama di Bali. Sejak awal April 2021, wisatawan yang datang ke Tanah Lot di Tabanan mencapai 800-1.000 orang per hari. Walaupun jumlah turis belum kembali seperti sebelum wabah merebak, yang mencapai 7.000 orang per hari, angka tersebut jauh lebih baik dibanding pada awal pandemi, yang menyebabkan angka kunjungan merosot hingga tinggal 200-400 orang per hari. “Mungkin karena sedang masa liburan. Sudah ada vaksin, harga tes swab juga lebih murah,” ucap juru bicara pengelola wisata Tanah Lot, Putu Erawan.

Di Pura Luhur Uluwatu, Badung, jumlah pengunjung sepanjang Februari 2021 sudah 4.000 orang. Sebulan kemudian, angkanya bertambah menjadi 7.000 orang. “Saat normal sebelum wabah bisa 7.000 orang dalam sehari,” kata Asisten Manajer Pengelola Obyek Wisata Uluwatu, I Wayan Mosin Arjana.

Pariwisata Bali memang harus segera bangkit. Di antara 34 provinsi di Indonesia, pulau seribu pura ini yang paling mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, ekonomi Bali terjungkal minus 9,31 persen dibanding pada tahun sebelumnya, mengkeret tiga kali lebih rendah dibanding Kepulauan Riau (minus 3,80 persen) dan Banten (minus 3,38 persen), dua provinsi dengan kontraksi terdalam setelah Bali. Pada periode yang sama, ekonomi nasional hanya terkontraksi minus 2,07 persen.

Keterpurukan Bali tak lepas dari ketergantungan akut provinsi itu pada pariwisata. Pariwisata, yang diwakili sektor akomodasi, makanan, dan minuman, memegang kontribusi 17,56 persen terhadap perekonomian Bali. Pada tahun lalu, sektor ini jatuh, terkontraksi minus 27,52 persen.

Kejatuhan sektor akomodasi, makanan, dan minuman berefek ke sektor lain. Sektor pertanian, yang berkontribusi 15,6 persen, terkontraksi 1,06 persen. Sektor perdagangan dengan kontribusi 9,05 persen juga anjlok, minus 6.95 persen. Sektor konstruksi dengan kontribusi 10,78 persen turut terjun 2,49 persen. Sektor industri pengolahan, yang berkontribusi 6,68 persen terhadap ekonomi Bali, ikut terjerembap, minus 6,78 persen.

Hanya sektor informasi dan komunikasi, juga jasa kesehatan dan sosial, yang tetap tumbuh positif pada kuartal keempat 2020. “Mungkin baru pertama kali ini Bali tumbuh negatif dari kuartal ke kuartal,” tutur Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat berbicara dalam “Bali Economic and Investment Forum 2021: Grand Design of Bali Economic Recovery”, Kamis, 8 April lalu. “Biasanya Bali selalu tumbuh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.”

Angka pengangguran terbuka di provinsi itu pun melompat, dari 1,21 persen pada Februari 2020 menjadi 5,63 persen pada Agustus 2020. Sebanyak 98 ribu orang dari total angkatan kerja sebanyak 2,57 juta orang menganggur gara-gara pandemi.

Suasana lengang di Pantai Kuta, Bali, 9 April lalu. TEMPO/Made Argawa

Kejatuhan pariwisata dan dampaknya itu membuat Trisno khawatir. Bali terlalu bergantung pada pariwisata. Belum ada investasi berarti dalam industrialisasi perantara dan pengolahan. Begitu pariwisata terpukul, seperti yang sekarang terjadi akibat pandemi, ekonomi Bali langsung ambruk. Semestinya, menurut Trisno, Bali punya penggilingan gabah skala besar serta pengolahan kopi, jeruk, salak, dan komoditas lain. “Boleh pariwisata, tapi tak usah terlalu banyak.”

Sambil menunggu diversifikasi ekonomi itu berjalan, Trisno mengusulkan Bali mulai berfokus menggaet turis lokal yang selama ini melancong ke luar negeri. Pada 2019, sebanyak 11,69 juta pelancong Indonesia pelesiran ke luar negeri. Total belanja mereka mencapai US$ 11,32 miliar atau senilai Rp 157,35 triliun dalam kurs rata-rata tahun yang sama.

Hasil simulasi Bank Indonesia menunjukkan, jika Bali mampu menarik 75 persen atau 8,8 juta wisatawan lokal yang biasanya melancong ke luar negeri, provinsi ini bisa memperoleh setidaknya US$ 8,5 miliar. Angka ini setara dengan 91 persen devisa Bali pada 2019 yang didapatkan dari turis mancanegara. “Cina sekarang mendorong pasar domestik. India dan Amerika Serikat sama. Indonesia semestinya sama,” kata Trisno. Peluang menarik turis domestik makin terbuka lantaran sejumlah negara juga masih membatasi akses masuk ke negaranya. “Kecuali Turki, yang buka terus.”

•••

SAMA-SAMA menjadi daerah tujuan pariwisata, Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta bernasib lebih baik ketimbang Bali. Ekonomi Jawa Barat, yang selama ini juga ditopang kota pelesiran seperti Bandung dan Bogor, hanya terkontraksi minus 2,44 persen pada 2020.

Sektor akomodasi, makanan, dan minuman di Jawa Barat juga masuk kelompok yang terkontraksi paling dalam, yakni mencapai minus 5,60 persen. Angka itu sudah tertolong kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas orang selama liburan Natal 2020 dan tahun baru 2021—yang membuat sektor ini tumbuh 3,98 persen pada kuartal keempat 2020.

Terjungkalnya pariwisata Jawa Barat lebih kentara melihat kinerja pendapatan asli daerah Kota Bandung, ibu kota provinsi itu. Pada 2020, pendapatan dari sektor pariwisata Bandung hanya sekitar Rp 300 miliar. Sebelumnya, Bandung bisa meraup rata-rata Rp 700 miliar. “Penurunannya hampir 50 persen,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung Kenny Kania Dewi, Rabu, 7 April lalu. “Tapi alhamdulillah itu masih ada 50 persen. Tidak mati banget.”

Di Yogyakarta, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Deddy Pranowo Eryono mencatat 50 hotel tutup permanen gara-gara tersapu pandemi. Sebanyak 100 hotel dan restoran memilih tutup sementara, tersisa 180 hotel-restoran yang memilih bertahan. “Hampir semua megap-megap,” ucap Deddy, Kamis, 8 April 2021.

Hotel dan restoran yang tutup itu sebagian besar berskala nonbintang dan menengah ke bawah. Selama pandemi, mereka cuma mampu mengoleksi 25-30 persen pendapatan dibanding masa sebelum pandemi.

Pengusaha biro dan pemandu perjalanan di Yogyakarta juga tak lolos dari gulungan gelombang pandemi. Sebanyak 400 pemandu wisata yang memiliki kontrak dengan biro perjalanan menganggur. Gara-garanya, kendati Yogyakarta masih dikunjungi turis lokal, kebanyakan dari mereka adalah pengguna kendaraan pribadi dalam rombongan kecil. Sebagian pemandu wisata akhirnya banting kemudi dengan membuka warung makanan.

Selain itu, sejak April 2020, tak ada wisatawan asing yang masuk ke provinsi tersebut. Mereka yang masih terlihat hilir-mudik di Yogyakarta saat ini adalah para ekspatriat.

Kendati tidak menjadi tulang punggung ekonomi daerah seperti Bali, pariwisata memilik efek rentetan ke sektor lain di Yogyakarta. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Singgih Raharjo menyebutkan sektor transportasi dan ekonomi kreatif turut mengkeret dengan jatuhnya pariwisata. “Pandemi membuat semuanya macet,” tutur Singgih.

Catatan Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Februari 2021 menguatkan pernyataan Singgih. Penurunan kinerja pariwisata rupanya berkontribusi 55,37 persen terhadap perekonomian provinsi pada 2020. Pariwisata, yang berada di sektor akomodasi, makanan, dan minuman, terkontraksi minus 17.10 persen (year-on-year). Kejatuhan itu merembet ke sektor transportasi (minus 20,26 persen), perdagangan (minus 4,46 persen), dan pengolahan (minus 4,37 persen).

Kebijakan pembatasan pendidikan secara tatap muka pun turut membuat ekonomi provinsi terpuruk. Menurut catatan Bank Indonesia dalam Survei Biaya Hidup Mahasiswa di DIY 2020, populasi mahasiswa di provinsi ini mencapai 357.554 orang dengan pengeluaran hingga Rp 1,044 triliun per bulan. Khusus mahasiswa pendatang, pengeluaran per bulan mencapai Rp 851,9 miliar. Selama pandemi, sebagian besar dari mereka pulang kampung, kuliah dari rumah. Rentetan kejatuhan di banyak sektor itu membuat ekonomi Yogyakarta pada 2020 terkontraksi minus 2,69 persen.

Bali, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebetulnya telah bersilat mengantisipasi kejatuhan tulang punggung ekonomi mereka. Tapi pandemi jauh lebih ganas dan trengginas. Seperti halnya di Bali, angka pengangguran terbuka di Jawa Barat dan Yogyakarta melonjak, masing-masing mencapai 10,46 persen dan 4,57 persen.

Kini semua sepakat bahwa jurus terampuh untuk melawan pandemi adalah vaksinasi, pengendalian penyebaran virus, dan pemerintah yang tak ragu mengendurkan pembatasan pergerakan manusia. Semuanya diperlukan agar masyarakat berani pelesiran.