Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan meluncurkan e-katalog pada 24 Maret 2022. Seluruh pemerintah daerah pun diwajibkan berbelanja untuk pengadaan barang menggunakan sistem tersebut.
“Pemimpin di daerah tidak ada yang ketangkap OTT (operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi) karena APBD semua sekarang transparan,” ujar dia dalam acara Economy Working Group (DEWG) di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Maret 2022.
Pemerintah, kata Luhut, telah menyiapkan sistem e-katalog selama tujuh bulan. Dengan e-katalog, pemerintah daerah akan diarahkan untuk meningkatkan porsi belanja produk-produk dalam negeri ketimbang impor.
Pemerintah pun akan menggandeng pengusaha dan UMKM lokal untuk memasukkan produk-produknya ke dalam e-katalog tersebut. Produk yang ia maksud bukan hanya peralatan kantor, tapi juga aspal, mobil, truk, hingga keperluan operasional lainnya.
Luhut mengakui saat ini belanja pemerintah daerah masih didominasi oleh impor. Dia berharap penggunaan e-katalog, selain mencegah korupsi, akan memeratakan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Selama ini belanja pemerintah daerah sangat besar, yaitu Rp 1.170 triliun setiap tahun. Kalau Rp 400 triliun kita belanjakan dalam negeri, akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap dia.
Menyitir survei Badan Pusat Statistik, dia mengatakan jika dalam satu tahun anggaran Rp 400 triliun itu mengalir ke dalam negeri, pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 1,71 persen. Dengan begitu, Indonesia bisa mengejar target pertumbuhannya ke level 6 persen.
“Tapi kalau tahun ini katakanlah belanja Rp 200 triliun dulu, dampaknya 0,8 persen ke pertumbuhan ekonomi,” ucap dia.
Luhut memastikan penggunaan e-katalog akan dipamerkan di agenda G20. Sistem ini merupakan salah satu produk digitalisasi untuk memperbaiki tata-kelola pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan pihaknya akan mendukung transformasi belanja pemerintah daerah. Kementerian Kominfo, ucap Johnny, telah menyediakan aplikasi untuk mengakses program tersebut.
“Kami juga menyiapkan bandwith yang memadahi,” katanya dalam Economy Working Group yang dihadiri Luhut.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
