Biayai Penuh Infrastruktur, Investor Bakal Bebas PPh Badan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan tengah menyiapkan sejumlah insentif pajak badan atau perusahaan guna mendorong minat investor berinvestasi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara mengatakan salah satu insentif yang masih dikaji tersebut adalah pembebasan pajak badan (PPh Badan) bagi investor yang mau mendanai keseluruhan proyek infrastruktur (fully funded).

Menurut Suahasil, insentif pajak ini diberikan supaya swasta tertarik untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur yang kini terus didorong pemerintah. Langkah ini ditempuh guna menarik adanya investasi di tengah ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi dunia.

"Kami tengah medesain lagi kalau ada salah satu infrastruktur itu fully funded oleh swasta, kami bisa mintakan supaya swasta tersebut dibebaskan PPh Badan-nya," kata Suahasil di Jakarta, dalam acara Mandiri Prioritas dan Mandiri Private di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Desember 2019 malam.

Ditemui media usai memberikan pidato, Suahasil enggan menjelaskan lebih detail mengenai skema insentif pajak berupa pembebasan PPh Badan tersebut. Dia hanya mengatakan insentif akan dipastikan lewat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal juga tak menjelaskan kapan beleid itu bakal diluncurkan.

Menurut Suahasil, pemberian insentif fiskal tersebut dilakukan supaya investor bisa mendapatkan internal rate of return (IIR) yang masuk akal dan feasible bagi pengusaha. Apalagi selama ini, proyek infrastruktur dipandang kurang menarik karena jangka waktu balik untung yang lama dan perizinan yang memakan waktu.