Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Bio Farma mengusulkan ganti rugi hanya berlaku sampai pandemi berakhir.
Pemerintah menargetkan pengadaan 50 juta dosis vaksin Pfizer.
Indonesia membutuhkan 427 juta dosis vaksin untuk 181,5 juta orang.
JAKARTA — PT Bio Farma (Persero) belum mengantongi komitmen pengadaan vaksin buatan Pfizer dan BioNTech. Bio Farma dan Pfizer masih bernegosiasi perihal klausul ganti rugi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, menyatakan Pfizer menginginkan perjanjian kerja sama dilakukan langsung dengan pemerintah, bukan antar-perusahaan. Pfizer mengajukan klausul yang menyatakan bahwa perusahaan itu bebas dari tuntutan hukum, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap efek samping dari vaksin buatan mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ini karena vaksin Pfizer menggunakan platform baru yang efek jangka panjangnya belum terbukti, sehingga mereka meminta perlakuan khusus dari pemerintah," kata Honesti, kemarin.
Pfizer, yang menggunakan platform mRNA, juga mengajukan klausul yang sama kepada negara lain yang berencana membeli produknya. Pemerintah Amerika Serikat, misalnya, telah menyetujui klausul tersebut.
Klausul ganti rugi juga diminta oleh produsen vaksin lain yang telah berkolaborasi dengan Bio Farma, seperti Sinovac dan Novavax. Namun Honesti mengatakan levelnya berbeda. Tanggung jawab pada kerusakan atau kesalahan vaksin ditanggung perusahaan masing-masing. Pasalnya, platform yang digunakan kedua perusahaan itu telah teruji selama puluhan tahun.
Petugas mengeluarkan kotak vaksin Covid-19 Sinovac Biofarma di Kota Bandung, Jawa Barat, 13 Januari 2021. TEMPO/Prima Mulia
Agar tak seperti membeli cek kosong, Honesti mengaku masih terus bernegosiasi. Dari pendapat sejumlah ahli hukum, Bio Farma mengusulkan ganti rugi hanya berlaku sampai pandemi berakhir. "Ini yang kami bicarakan dengan Pfizer, apakah bisa diterima atau tidak," tuturnya.
Bio Farma mengusulkan agar klausul ganti rugi diambil alih pemerintah. Sementara itu, perjanjian pengadaan vaksin tetap dilakukan oleh Bio Farma dengan Pfizer.
Pemerintah menargetkan pengadaan 50 juta dosis vaksin Pfizer. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, Indonesia mendapatkan opsi tambahan sebanyak 50 juta dosis. Stok tersebut dapat dibeli ataupun tidak oleh pemerintah. Keputusan untuk mengambilnya bergantung pada pemberian vaksin gratis dari GAVI, aliansi negara-negara dunia yang berkomitmen menyediakan vaksin Covid-19. "Kalau kita dapat negosiasi sampai 100 juta dosis dari GAVI, opsi tambahannya tidak akan diambil," kata dia.
Budi menuturkan Indonesia berpotensi mendapat pasokan vaksin gratis sebanyak 54 juta hingga 108 juta dosis dari GAVI. Sementara ini, GAVI akan menyediakan 54 juta dosis vaksin yang bakal tiba di Indonesia pada akhir Februari dan awal Maret mendatang. Vaksin dari GAVI berasal dari Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Novavax, sehingga dapat digunakan untuk warga berusia di atas 60 tahun.
Saat ini Indonesia telah mengantongi komitmen pengadaan vaksin dari Sinovac, Novavax, serta AstraZeneca. Dari Sinovac, pemerintah mendapat 3 juta dosis vaksin siap pakai, 122 juta dosis berbentuk bahan baku, serta opsi tambahan 100 juta dosis. Sedangkan dari dua produsen lainnya, pemerintah masing-masing mendapat 50 juta dosis. Opsi Novavax mencapai 80 juta dosis, sementara AstraZeneca 50 juta dosis.
Dengan asumsi negosiasi Pfizer tercapai dan suplai dari GAVI sebesar 54 juta dosis datang, pemerintah bisa mendapat 329 juta dosis vaksin. Dengan opsi tambahan 334 juta dosis, total vaksin yang diperoleh pemerintah mencapai 663 juta dosis. Pemerintah membutuhkan 427 juta dosis vaksin untuk diberikan kepada 181,5 juta orang.
VINDRY FLORENTIN
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
