Bisnis Sepekan

Impor Beras tanpa Tender

Pemerintah akhirnya memutuskan mengimpor 200 ribu ton beras tanpa tender. Penunjukan langsung ini untuk mempercepat masuknya beras ke dalam negeri, yang dijadwalkan paling telat 31 Maret.

Sedianya, beras tersebut bagian dari 500 ribu ton yang hendak didatangkan oleh Perusahaan Umum Bulog. Namun Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menganulir keputusan awalnya dan menetapkan tiga cara bahan makanan pokok itu masuk Indonesia, yakni 100 ribu ton melalui mekanisme pasar, 200 ribu ton antarpemerintah, yang tenggat keduanya sampai 15 Mei, dan sisanya dengan penunjukan langsung.

Untuk menentukan siapa yang berhak mengimpor, Perum Bulog mendapat jatah menyeleksi. Selain sebagai importir tertentu, pihak ketiga itu harus memenuhi enam persyaratan lain, seperti berpengalaman dalam impor tujuh tahun terakhir serta punya pergudangan dan angkutan. Dari 14 perusahaan yang mengajukan diri, sampai Kamis pekan lalu baru 10 perusahaan yang memenuhi syarat. Empat lainnya masih diseleksi. ”Namun perusahaan-perusahaan tersebut hanya menyanggupi impor sampai 137 ribu ton beras,” kata Direktur Operasional Bulog Bambang Budi Prasetyo.

Impor 500 ribu ton itu diputuskan ketika harga beras melonjak. Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengunjungi petani Karawang pada pertengahan Februari lalu mengaku terpaksa melakukannya demi mengamankan kebutuhan seluruh masyarakat.

Bank BUMN Danai Tol

Bank BNI dan Bank BRI siap mendanai pembangunan ruas jalan tol Kanci-Pejagan (Cirebon-Brebes) sepanjang 35 kilometer. Kepada PT Semesta Marga Raya selaku investor pembangunan proyek, BNI mengucurkan dana Rp 897,6 miliar atau 65 persen dari total dana yang dibutuhkan, sebesar Rp 1,3 triliun. Sedangkan BRI siap menyetor 35 persen sisanya, Rp 483,2 miliar.

Ini bukan yang pertama. Awal pekan lalu, BNI juga menandatangani kesepakatan pemberian kredit Rp 2,5 triliun kepada PT Jasa Marga untuk pembangunan proyek tiga ruas jalan tol yang diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 10 triliun. Ketiga ruas jalan tol tersebut adalah Bogor Outer Ring Road (11 kilometer), Semarang-Solo (76 kilometer), dan Gempol-Pasuruan (32 kilometer).

Kedua bank pelat merah ini memang telah menyiapkan plafon kredit untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah. Bank BNI memproyeksikan dana Rp 12 triliun untuk pembangunan jalan tol tahun ini—Rp 8,8 triliun dialokasikan untuk proyek tol Trans-Jawa. Bank BRI juga telah menyiapkan plafon kredit pembiayaan jalan tol sebesar Rp 3,6 triliun untuk tahun ini.

Rachman dan Budi Hartono (Kembali) Terkaya

Majalah Forbes internasional kembali mengeluarkan daftar orang terkaya dunia pekan lalu. Dalam daftar tersebut, pemilik perusahaan rokok PT Gudang Garam Tbk., Rachman Halim, dan pemilik perusahaan rokok PT Djarum, R. Budi Hartono, kembali masuk daftar.

Dalam daftar orang terkaya versi Forbes tahun ini, Rachman Halim dan keluarga berada di posisi ke-538 dengan kekayaan US$ 1,9 miliar (Rp 17,3 triliun). Dibanding tahun 2006, jumlah kekayaan orang terkaya Indonesia ini tidak berubah. Hanya peringkatnya yang agak melorot dibanding tahun lalu. Pada 2006 itu, Rachman Halim berada di posisi ke-410.

Berbeda dengan Rachman, kekayaan bos Djarum, R. Budi Hartono, dan keluarga tahun ini menurun. Pada 2006, kekayaannya masih US$ 1,8 miliar, sedangkan tahun ini US$ 1,5 miliar (Rp 13,65 triliun). Peringkat Budi Hartono juga turun dari posisi ke-428 ke peringkat ke-664.

Dalam daftar tersebut, posisi Bill Gates sepertinya tak bisa diganggu gugat. Pemimpin perusahaan teknologi informasi Microsoft ini memiliki kekayaan senilai US$ 56 miliar (Rp 510 triliun). Sampai tahun ini, Gates sudah menempati posisi teratas selama 13 tahun.

Trimegah Masih Terlarang buat OCBC

Keinginan Oversea-Chinese Bank Corporation Ltd. (OCBC) memiliki 25 persen saham PT Trimegah Securities kandas. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melarang aksi yang akan dilakukan bank itu melalui anak perusahaannya, Excel Holdings Private Ltd.

Kepala Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan ada regulasi yang masih mengganjal, yakni aturan yang tidak memperbolehkan sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu anggota bursa. Dan diketahui OCBC memiliki saham NISP Sekuritas yang tercatat sebagai anggota bursa. ”Jadi kami bukan tidak setuju, tapi belum memperbolehkan,” kata Rahmany, Jumat pekan lalu.

Kepala Biro Transaksi Lembaga Efek, Arif Baharudin, menyatakan hal yang sama. Menurut dia, tidak boleh sebuah perusahaan memiliki dua perusahaan efek dengan saham sebanyak 20 persen ke atas. ”Kalau di bawah 20 persen, bisa,” kata Arif.