Bisnis Sepekan

PT Dirgantara Mendapat Kontrak US$ 80 Juta

UNIT Aerostructure PT Dirgantara Indonesia mendapat kontrak proyek Paragon-2 dari British Aerospace (BAe) senilai US$ 80 juta. Dirgantara akan memasok komponen pesawat A-320, A-321, A-330, dan A-340 berupa D-nose, pylon, dan skin leading edge sebanyak 328 set. "Ini proyek kedua dari BAe setelah mereka mengontrak kita untuk pembuatan bagian sayap pesawat A-380 senilai US$ 90 juta pada 2002," kata Direktur Utama Dirgantara, Edwin Soedarmo, kepada Tempo.

Untuk proyek ini, Dirgantara harus melakukan investasi sebesar US$ 3,4 juta. Dana ini, menurut Edwin, berasal dari kocek Dirgantara sendiri. "Ini investasi pertama Dirgantara sejak 1990," kata Edwin.

Badan Supervisi BI

RAPAT Komisi Keuangan dan Perbankan DPR yang berakhir tengah malam, Selasa pekan lalu, akhirnya memutuskan lima nama anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BI). Melalui pemungutan suara, terpilihlah Romli Atmasasmita, Marsuki, Sutan Remy Sjahdeini, Anny Ratnawati, dan Widigdo Sukarman. Mereka nantinya harus memilih seorang di antara mereka untuk menjadi ketua lembaga yang akan bertugas mengawasi bank sentral itu.

"Komisi Keuangan juga memandang perlunya revisi Undang-Undang Nomor 3/2004 tentang Bank Indonesia," kata anggota Komisi, Rama Pratama, seperti dikutip Koran Tempo. Revisi itu terutama menyangkut adanya tumpang-tindihnya wewenang Badan Supervisi dengan Deputi Gubernur BI yang membidangi operasional.

Badan baru itu akan menjadi perpanjangan tangan DPR dalam mengawasi Bank Indonesia. Menurut undang-undang, mereka tak diberi kewenangan melakukan eksekusi atas setiap pelanggaran. "Mereka akan lapor pada kami, dan DPR yang akan menegur atau menjatuhkan sanksi pada BI," kata anggota Komisi, Dradjad H. Wibowo.

Danamon Bebas BMPK

BANK Indonesia menyatakan PT Bank Danamon Tbk. sudah bebas dari pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (BMPK), menyusul pembelian 75 persen saham PT Adira Dinamika Multi Finance. Awalnya, bank sentral menilai penyertaan modal oleh bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki Temasek Holdings ini melanggar BMPK Rp 284 miliar.

Menurut Deputi Gubernur BI, Siti Ch. Fadjrijah, pihaknya meminta Bank Danamon menjual opsi pembelian tambahan saham Adira sebesar lima persen. Bank Danamon—saat mengakuisisi saham Adira senilai Rp 832 miliar—juga mendapat hak opsi membeli kembali saham 20-25 persen. "Mereka (Danamon) sudah menjual opsinya yang lima persen, sehingga tidak melanggar BMPK lagi."

Bank Danamon membeli perusahaan pembiayaan terbesar ketiga di Indonesia itu karena berambisi menguasai pasar kredit konsumen. Bagi bank dengan rasio kecukupan modal 29,59 persen ini, Adira kini lumbung emas yang memberi keuntungan ganda: meningkatkan pertumbuhan kredit dan meningkatkan modal bank. Adira mendongkrak pertumbuhan kredit Danamon sampai 20 persen, atau Rp 5 triliun, pada 2004.

Lampu Kuning Daging AS

MESKI belum sampai pada keputusan final, kini pemerintah sedang mempertimbangkan menutup impor daging asal Amerika Serikat. Pertimbangan ini terkait dengan merebaknya penyakit sapi gila (BSE) yang terdapat dalam daging asal Amerika Serikat, seperti yang diumumkan oleh laboratorium Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OAIE). "Kami masih menunggu informasi selanjutnya dari OAIE dan lembaga penguji Amerika sendiri," kata Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, Mathur Riady, di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Pernyataan lebih tegas sudah datang dari Direktur Kesehatan Hewan Departemen Pertanian, Tri Satria Naipospos. Dia mengatakan surat edaran mengenai pelarangan impor berupa daging sapi, jeroan, dan pakan ternak dari Amerika akan segera dikeluarkan. Menurut dia, setiap negara berhak membolehkan atau melarang impor produk apa pun untuk melindungi negaranya.

Pelarangan serupa sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Kasus pertama terjadi pada 23 Desember 2003, dan akhirnya larangan dicabut pada Agustus 2004 karena daging asal Amerika sudah dianggap aman. Menanggapi rencana itu, Ketua Umum Asosiasi Importir Daging Indonesia, Thomas Sembiring, mengatakan jika pemerintah melarang impor daging sapi asal Amerika, akan terjadi kenaikan harga daging impor. "Selama ini impor daging hanya dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika," kata Thomas. Kalau pemerintah melarang impor dari Amerika, kata Thomas, Australia dan Selandia Baru akan menaikkan harga seenaknya.

Lelang Swasta

PEMERINTAH sedang menggodok amendemen Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lelang. RUU ini membuka peluang kalangan swasta bergerak di sektor non-eksekusi (sukarela). Peraturan lelang sebelumnya, yang dibuat pada era kolonial—tepatnya 1908—dinilai sudah tak cocok dipakai kini. Aturan itu menempatkan dominasi pemerintah dalam penanganan lelang.

Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Machfud Sidik, mengatakan pemerintah akan mengajak pihak swasta berperan aktif dalam proses lelang. Jadi, "Swasta harus siap, karena ada kompetensi," katanya. Lelang eksekusi merupakan tindak lanjut keputusan di bidang publik, misalnya barang yang disita kejaksaan. Namun, non-eksekusi sekarang ini mendominasi pelaksanaan lelang.

Pemerintah, kata Machfud, juga berencana mengubah Undang-Undang tentang Pengurusan Piutang. Banyak kelemahan dalam peraturan yang diterbitkan pada 1960 ini. Ke depan, pemerintah hanya sebagai lembaga pembuat kebijakan dan fokus kepada pengaturan manajemen dan pengurusan piutang.

Larangan Impor Udang Diperpanjang

INDONESIA masih terkatup untuk udang dari laut seberang. Di penghujung bulan ini, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang melarang impor udang selama enam bulan ke depan. Keputusan ini memperpanjang larangan yang telah berlaku sejak awal tahun ini.

Alasan pelarangan periode kedua ini sama dengan sebelumnya. "Pertimbangannya adalah beredarnya udang yang tercemar antibiotik dan hama penyakit di pasar internasional," kata Mari. Indonesia selama ini mengimpor udang dari Thailand dan RRC.

Sebelum dilarang, udang diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri pengolah makanan. Mereka menggunakan udang impor untuk dibekukan atau diproses menjadi makanan siap saji. Namun, baru dalam dua tahun terakhir saja jumlah impor udang di Indonesia membengkak. Peningkatan itu terjadi setelah pemerintah Amerika Serikat melarang udang asal Vietnam, Thailand, dan Cina masuk ke Amerika.

RSS Tetap Bebas PPN

INI hiburan untuk mereka yang bermimpi punya rumah, tapi kantong cekak: Menteri Keuangan akan mengeluarkan surat keputusan bebas pajak pertambahan nilai atas rumah sehat sederhana (RSS). "Pada prinsipnya Dirjen Pajak sudah oke," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat, Yusuf Ashari.

Isu pengenaan pajak merebak setelah pemerintah menetapkan harga RSS Rp 42 juta, atau naik 16,6 persen dari harga sebelumnya, dua bulan lalu. Pemerintah sebetulnya tak pernah mengubah kebijakan bebas PPN untuk rumah sederhana. Namun, dengan harga jual baru, kebijakan bebas PPN harus pula diperbarui.

"Karena harga naik, harus ada surat keputusan bebas PPN yang baru," ujar Ketua Asosiasi Perumahan Se-Indonesia (Apersi), Fuad Zakaria. Belum terbitnya surat keputusan itu menyebabkan para pengembang enggan membangun RSS baru.

Tanpa kejelasan tentang bebas PPN, para pengembang mengaku terpaksa memotong PPN dari harga jual rumah mereka. "Kalau harga jual Rp 42 juta, kita menanggung PPN sekitar Rp 4 juta," kata Fuad. "Artinya, harga jual yang baru hanya Rp 35,8 juta."

Bojonegoro Minati Cepu

YANG pasti girang akan kepastian nasib lapangan minyak Blok Cepu adalah Pemerintah Daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Pekan lalu, tim perunding dari Indonesia dan ExxonMobile telah mencapai kesepakatan prinsip dalam kerja sama pengelolaan lapangan Cepu.

Dalam kesepakatan itu, Pemda Bojonegoro diberi hak menyertakan modal 10 persen dan—tentu— menikmati hasil penjualan minyak yang menyembur dari delapan lapangan minyak di Blok Cepu. Total produksi Blok Cepu diperkirakan 300 ribu barel per hari.

Untuk mengelola kepemilikan di lapangan Cepu, Pemda Bojonegoro akan membentuk badan usaha milik daerah. "BUMD Bojonegoro akan menyediakan dana untuk investasi baru dan biaya pengembangan lapangan untuk produksi," kata H.M. Santoso, Bupati Bojonegoro, pekan lalu. BUMD itu, rencananya, akan dikendalikan oleh para profesional yang direkrut Pemda Bojonegoro.

Selain melalui BUMD itu, Pemda Bojonegoro juga berhak mencicipi rupiah yang ditambang dari Blok Cepu melalui anggaran perimbangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 25/1999, pemda berhak atas bagi hasil produksi minyak sebesar 6 persen dari bagian pemerintah pusat. Di Cepu, Indonesia mendapat porsi pendapatan 85 persen.