Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik atau BPS mengadakan Sensus Pertanian 2023 atau ST2023 mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023 di seluruh Indonesia. Kepala BPS Bagian Pertanian Kadarmanto mengungkap sensus tersebut juga menyasar masyarakat perkotaan, termasuk pelaku urban farming.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Warga daerah perkotaan juga menjadi responden survei," kata Kadarmanto melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Juni 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Syaratnya yaitu warga tersebut mengusahakan budidaya pertanian. Selain itu, informasi mengenai warga itu diperoleh dengan cara snowball alias dari narasumber lain, seperti Ketua RT. Baru kemudian petugas akan mendatanya.
Untuk daerah pedesaan atau wilayah konsentrasi pertanian, kata dia, petugas sensus akan mendatangi secara door to door untuk mencari petani.
"Jadi pendataan di daerah perkotaan selain wilayah non konsentrasi usaha pertanian tidak door to door, tetapi yang didatangi hanya yang sudah diperoleh dari narasumber sebagai pelaku usaha pertanian," tutur Kadarmanto.
Dia menjelaskan, ada tiga jenis responden dalam Sensus Pertanian 2023, yaitu Usaha Pertanian Perorangan (UTP) atau petani, Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). "Iya, urban farming dicakup," kata dia.
Lebih jauh dia menuturkan, syarat untuk dicakup dalam Sensus Pertanian 2023 adalah hasil panennya harus dijual sebagian atau seluruhnya, kecuali subsektor tanaman pangan.
Sebagai informasi, Sensus Pertanian dilakukan BPS setiap 10 tahun sekali sejak 1963. Sensus kali ini merupakan Sensus Pertanian ketujuh.
Pelaksanaan ST2023 telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada 15 Mei 2023 lalu di Istana Negara, Jakarta.
“Saya mendukung pelaksanaan ST2023 agar sensus ini betul-betul menghasilkan data yang akurat, terkini, dan terpercaya," kata Jokowi.
Dia menyampaikan, pertanian merupakan sektor strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Oleh sebab itu, dia menegaskan perlunya akurasi data ST2023 untuk menghasilkan akurasi kebijakan.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
Foto 
