Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Umar Aris menyatakan ada lima proyek strategis yang digarap pihaknya dan termasuk dalam prioritas nasional untuk dilaksanakan pada tahun 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Terdapat lima kegiatan strategis BPTJ yang termasuk dalam prioritas nasional (dengan anggaran) sebesar Rp 105 miliar," kata Umar Aris dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR, di Jakarta, Rabu, 8 Juni 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun jumlah pagu indikatif BPTJ tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 259 miliar. Jumlah itu untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan infrastruktur konektivitas dan juga belanja pegawai.
Adapun sebesar Rp 105 miliar akan digunakan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan strategis nasional. Sejumlah kegiatan itu adalah:
- Peningkatan bangunan operasional Stasiun Pondok Rajeg,
- Pembangunan fasilitas integrasi perpindahan moda di Kawasan Stasiun Bogor,
- Subsidi angkutan penumpang (Buy The Service) di Kota Bogor beserta pendampingan manajemen proyek,
- Area Traffic Control System (ATCS) Terpadu Jabodetabek,
- Fasilitas sistem keselamatan dan transportasi perkotaan di Provinsi Jawa Barat dan Banten.
"Pada prinsipnya kita ingin hadirkan transportasi yang mengedepankan safety, security, dan services di Jabodetabek," ujar Umar.
Lebih jauh Umar menyatakan pihaknya masih membutuhkan tambahan pendanaan sebesar Rp 130 miliar agar semua program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
Tambahan dana itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan angkutan perkotaan Buy The Service sebanyak 2 koridor di Kota Bekasi, 2 koridor di Kota Tangerang, 2 koridor di Kota Depok, termasuk pendampingan manajemen proyek pengembangan yang nilainya sebesar Rp 82,3 miliar. Berikutnya, kebutuhan 2 unit ATCS sekaligus alat hitung yang nilainya sebesar Rp 47,6 miliar.
Umar juga meminta dukungan dan masukan kepada Komisi V DPR untuk mewujudkan implementasi penggunaan anggaran di BPTJ dapat berjalan efisien dan tepat sasaran. "Karena keterbatasan APBN, sementara tanggung jawab juga kita kerjakan. Kami akan berpikir merekomendasikan pendanaan kreatif," ujarnya.
ANTARA
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.