Dan Niat Kadinpun Batal

MUSIM semi di RRC ternyata menyegarkan bagi delegasi KADIN. Maka gagasan dagang langsung RI-RRC, seperti diduga semula, secara lisan sudah disetujui. Gagasan itu pernah dirintis delegasi Nur Amin dari KADIN Pusat bulan Nopember '77. Terakhir ini ketua KADIN Pusat sendiri, Suwoto Sukendar, membawa rombongan yang lebih berbobot, dan atas undangan RRC pula. Seperti 6 bulan lalu delegasi 17 orang itu kembali dengan optimisme, demikian pula sekali ini. Tapi tanpa diduga, Menteri Perdagangan dan Koperasi Radius Prawiro, sesudah mempelajari laporan delegasi Sukendar, minggu lalu mengumumkan "pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak akan membuka hubungan dagang langsung dengan RRC." Keputusan seperti itu sungguh mengagetkan, bahkan mereka yang telah pergi ke RRC itu sukar memahaminya. Tambahan pula, Menteri Radius memberi kesan pada pers bahwa mereka telah bertindak tanpa sepengetahuan pemerintah, dan bepergian tanpa pamit dengan Departemennya. Jika tanpa sepengetahuan pemerintah, orang Indonesia sesungguhnya dilarang menginjakkan kakinya di daratan Cina. Maka orang-orang KADIN itu semustinya telah pergi ke RRC dengan izin pemerintah, atau salah satu badan dalam pemerintahan. Malah beberapa pejabat pemerintah terdapat dalam kedua delegasi KADIN itu. Delegasi 5 orang pimpinan Amin pergi hanya ke Canton Fair, sedang rombongan Sukendar dari Pekan Raya yang berlangsung dua kali setahun itu juga berkunjung ke Peking. Di ibukota RRC itu (12 - 15 Mei), pembicaraannya sudah mantap dengan Wakil PM Jen Mu Hua, Menteri Li Chiang (urusan perdagangan luar negeri), dan Wang Wen Lin yang Wakil Ketua CCPIT (China Council for Promotion of International Trade). 10 Importir Non-Pri Sudah disepakati kedua pihak -- secara lisan, tentunya -- bahwa pembayaran dilakukan melalui perbankan masing-masing yang berkedudukan di Hongkong. RI dengan BNI 1946 dan RRC dengan Bank of China. Transaksi juga akan dibicarakan di Hongkong saja melalui perusahaan negara RRC, bernama China Resources. Soal angkutan laut, claim dan asuransi cenderung akan diserahkan pada pihak ketiga saja, dan ini pun bisa diatur di Hongkong. Sebagai tindak lanjut, pihak Indonesia direncanakan akan mengirim satu tim ahli ke Hongkong. Tapi itu kini, menurut Menteri Radius, sudah tidak diperlukan lagi, karena pemerintah memilih untuk melanjutkan saja pola perdagangan RI-RRC via pihak ketiga (Hongkong dan Singapura). Jika via pihak ketiga, kalangan KADIN berpendapat bahwa barang dagangan RRC yang diimpor Indonesia menjadi lebih mahal 20-30%. Sedikitnya 10 importir (semua non-pri) Jakarta dengan relasi di Hongkong dan Singapura akan terpukul jika gagasan dagang langsung itu terus diusahakan. Untuk dagang langsung, walaupun masih akan memakai pangkalan Hongkong, keduanya RI dan RRC berarti perlu memakai perusahaan negara masing-masing. Dan ini pun sudah diperkirakan dari semula, terbukti ada tiga Dir-Ut perusahaan niaga negara, termasuk Djukardi Odang dari P.T. Panca Niaga, dalam rombongan Sukendar. Odang adalah wakil ketua missi itu. "Belum tentu perdagangan langsung selalu lebih menguntungkan," kata Menteri Radius. Ada benarnya pendapat demikian, terutama mengingat kurangnya kepercayaan umum pada kebolehan dan efisiensi perusahaan niaga negara. Namun, kata A. Baramuli, wakil ketua KADIN yang ikut pergi ke RRC, "kita musti memulai" sejak sekarang perdagangan langsung itu yang nanti akan lebih menguntungkan ketimbang via pihak ketiga. Tapi kalau itu belum dianggap perlu, kata Sukendar pula, "kami patuh" pada keputusan pemerintah. Sementara itu beredar pendapat bahwa Tarwan lobby kuat sekali di Jakarta. Kebetulan gagasan dagang langsung RI-RRC itu telah meluas dianggap sebagai prelude (pembuka jalan) ke arah normalisasi hubungan diplomatik Jakarta-Peking. Dan normalisasi itu mencemaskan Taiwan (lihat box). Pada prinsipnya pemerintah RI sudah bersedia tapi tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memulihkan hubungan dengan RRC. 'Waktu yang tepat' masih selalu menjadi tanda tanya. Memang segi politik lebih menonjol ketimbang segi komersiil dalam gagasan dagang langsung dengan RRC. Bagi kepentingan ekspor Indonesia, misalnya, pasaran RRC terbatas sekali. RRC berminat membeli karet terutama sekali. Tapi karet Malaysia sudah terlebih dulu disukainya. Maka Indonesia akan lebih banyak mengimpor dari RRC. Sebagai importir pun, Indonesia belum pasti mendapat komoditi yang diperlukan-seperti bahan kimia, peralatan listrik dan traktor ringan untuk pertanian karena berlaku jatah di sana. Dengan jatah itu, apalagi bila harganya murah pula, RRC menggunakan pertimbangan politis. Jika volume sedikit dari RRC belum tentu ada kapal yang mau singgah di Shanghai. Sebelum delegasi KADIN pergi ke RRC, hal tersebut sudah diketahui. Kini itu lebih diketahui rupanya. Tapi orang masih bertanya apakah keputusan pemerintah untuk meniadakan hubungan dagang langsung itu karena pertimbangan politis atau komersiil. Mungkin keduanya. Lagi pula, seperti dikatakan Menteri Radius, dalam hal ini belum pernah ada komunikasi resmi antara Jakarta-Peking. Missi KADIN di sini dianggap sebagai bukan-resmi, walaupun telah berunding dengan Wakil PM di Peking. Jadi, semua batal.