Defisit Sebaiknya 1,9 Persen

DEFISIT anggaran masih mengganjal pembahasan perbaikan (revisi) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2003. Dalam rapat kerja yang berlangsung Kamis pekan lalu, pemerintah menyodorkan angka defisit 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 38,56 triliun. Tapi Panitia Anggaran DPR RI meminta agar defisitnya diturunkan sampai 1,76 persen. Menurut Ketua Panitia Anggaran DPR, Abdullah Zainie, defisit anggaran bisa diturunkan Rp 2,2 triliun, sehingga persentasenya bisa lebih kecil lagi. Yang penting, katanya, dana Rp 2,2 triliun itu tidak dipakai untuk menambah anggaran belanja, tapi justru untuk menambal lubang yang ada. Zainie agaknya mengacu pada UU Program Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan agar defisit anggaran pada tahun ini berubah menjadi surplus pada tahun 2004. Untuk itu, defisit anggaran harus ditekan dan mestinya pada tahun depan tinggal 0,7 persen. Namun Wakil Presiden Hamzah Haz, yang pernah jadi Ketua Panitia Anggaran DPR, mengatakan bahwa penurunan defisit anggaran malah akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. "Sebaiknya 1,9 persen agar pertumbuhan ekonomi bisa 4 persen," kata Hamzah. Ekonom Bahana, Budi Hikmat, sependapat dengan Hamzah. Menurut dia, defisit anggaran paling bagus dipertahankan pada tingkat 1,9 persen. Dengan 1,9 persen, dampak moneter (selisih antara dana yang disedot pemerintah dari masyarakat dan dana yang dibelanjakan pemerintah) pada tahun depan mencapai Rp 71 triliun. Itu berarti hampir sama dengan tahun lalu (Rp 72 triliun). "Jika defisitnya ditekan, saya khawatir yang terjadi justru pengetatan," katanya. Ini akan berdampak buruk pada masyarakat kelas bawah, yang sensitif terhadap pengurangan subsidi dan penurunan belanja pemerintah.