Pemerintah Tambal Pertamina

PEMERINTAH kembali menjadi tukang tambal kantong Pertamina. Ini terjadi setelah lapangan KPS Total FinaElf di Kalimantan Timur mengalami kebocoran. Akibatnya, menurut sumber TEMPO, pasokan gas untuk industri pupuk mengalami kelangkaan. Padahal musim tanam hampir tiba. Akibatnya, dua departemen, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Energi dan Sumber Daya dan Mineral, sama-sama ngotot. Departemen Perindustrian dan Perdagangan tidak mau mengimpor pupuk. Alasannya, permainan importir dan pedagang akan mengakibatkan harga pupuk tidak terkendali. Sedangkan Departemen Energi dan Sumber Daya dan Mineral tidak mau memasok gas ke industri pupuk karena khawatir ekspor gas ke Jepang terganggu. Apalagi harga jual gas ke pabrik pupuk lebih rendah daripada harga pasar internasional. Akhirnya diputuskan bahwa satu kargo gas yang akan diekspor ke Jepang dialihkan untuk memasok pabrik pupuk. Sebagai gantinya, Pertamina mencari gas di pasar internasional untuk dikirim ke Jepang. Selisih antara harga gas ke pabrik pupuk dan harga gas internasional ditanggung pemerintah. "Kerugian pemerintah sekitar US$ 10 juta," kata sumber itu. Lumayan besar. Manajer Humas Pertamina Ridwan Nyak Baik mengatakan bahwa penyebabnya bukan kebocoran, melainkan sumur yang tidak dirawat sehingga produksinya menurun. Selain itu, "Kita belum punya perjanjian untuk mensuplai gas ke pabrik Pupuk Kaltim I," katanya.