Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen. Prabowo meminta para menteri dan pejabat pemerintah untuk menghemat perjalanan dinas di era kepemimpinannya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Irfan mengatakan Garuda Indonesia belum terdampak dari aturan pemerintah itu. “Belum kelihatan. Kalau itu, ya, kami ikut,” kata Irfan saat ditemui di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin, 11 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Meski demikian, Irfan mengatakan para pejabat pastinya akan tetap mengadakan perjalanan dinas. Namun, usai peraturan itu dikeluarkan para pejabat otomatis akan mengurangi rapat-rapat yang berlangsung di luar kota. “Rapat kalau mesti pergi, ya, pergi,” kata dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat edaran penghematan perjalanan dinas untuk menteri dan pejabat di Kabinet Presiden Prabowo. Surat bernomor S-1023/MK.02/2024 itu meminta kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas sebesar 50 persen.
Edaran yang ditetapkan pada 7 November 2024 sebagai tindak lanjut arahan presiden. Tujuannya agar kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja di sisa tahun anggaran. “Terhadap belanja perjalanan dinas dilakukan penghematan minimal 50 persen, dari sisa pagu belanja DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2024, terhitung sejak surat ini ditetapkan,” demikian tertuang dalam poin ke dua surat Sri Mulyani itu, dikutip Ahad, 10 November 2024.
Surat tersebut ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara. Ada tujuh poin yang tertuang dalam instruksi tersebut. Para pejabat diminta berhemat dengan tetap menjaga target sasaran program masing-masing.
Jika ada kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan dilakukan, menteri atau pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.
Kebijakan penghematan ini dikecualikan bagi unit yang pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memang memerlukan perjalanan dinas. Pengecualian juga berlaku bagi biaya perjalanan dinas tetap, seperti penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama serta kedutaan besar atau perwakilan diplomatik yang ditugaskan.
Pembatasan anggaran dilakukan secara mandiri oleh kementerian dan lembaga melalui mekanisme revisi, dan mencantumkannya dalam catatan halaman IV A DIPA. Revisi pencantuman dilaksanakan di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Para pemimpin masing-masing lembaga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan tersebut.
Kementerian dan lembaga tak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas, sebelum melakukan revisi. Hal ini bertujuan memastikan implementasi pembatasan dana perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan.
Dampak edaran menteri keuangan terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas mulai terlihat di sektor usaha perhotelan. Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengatakan telah menerima laporan pembatalan kegiatan pemerintah dari sejumlah hotel di daerah.
Maulana mengatakan setelah instruksi itu terbit, pembatalan agenda pemerintahan mulai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. “Yang saya sudah dengar (pembatalan) itu salah satunya dari Jawa Barat. Kemarin saya juga dengar dari Makassar. Ada beberapa daerah lain yang juga ikut melaporkan,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 10 November 2024.
Menurut dia, aturan ini akan berdampak besar karena memangkas anggaran ditarget minimal 50 persen. Selama ini, Yusran menambahkan, kontribusi agenda pemerintah terhadap pendapatan hotel bisa mencapai 40 persen. “Bahkan ada yang lebih, bisa sampai 60 persen,” kata dia.
Agenda pemerintah di hotel-hotel daerah biasanya mulai ramai pada kuartal kedua, atau sejak April. Terus meningkat hingga kuartal empat November. Peningkatan ini sesuai dengan pola anggaran pemerintah yang puncaknya biasanya terjadi akhir tahun.
Dengan adanya edaran resmi efisiensi anggaran perjalanan dinas, dia menduga masih akan ada laporan lagi banyak hotel. Khususnya di daerah yang sangat bergantung pada kegiatan pemerintah pusat karena bukan berada di kawasan pariwisata.
Pembatalan ini berdampak pada proyeksi pendapatan hotel selama setahun. Pengusaha, ia menerangkan sudah menghitung keuntungan, karena agenda pemerintah kebanyakan tak mendadak. Ada banyak yang sudah melakukan reservasi di awal dan sudah ada kesepakatan atau deal antara penyelenggara dan pihak hotel. “Kami berharap (pembatalan) tidak terjadi pada saat tutup tahun agar tak banyak impact-nya terhadap di semua sektor,” ujarnya.
PHRI mendukung efisiensi anggaran pemerintah, namun pembatasan perjalanan dinas dianggap dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Bagi hotel, dia berujar, efeknya terhadap tenaga kerja. Sedangkan sektor lain yang bakal kena imbasnya adalah usaha makanan minuman dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Foto 
