Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggelar rapat kerja kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini merupakan inisiatif strategis nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan data geospasial di seluruh Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pertama kali ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 2016. Tujuannya, menghadirkan satu basis data yang akurat terkait tata ruang. “Juga diperlukan untuk perbaikan kualitas perizinan terutama penyelesaian tumpah tindih lahan,” ujar Airlangga dalam konfrensi pers setelah rapat One Map Policy Summit 2024 di Jakarta, Kamis 11 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Nantinya, kebijakan satu peta juga dapat membantu mewujudkan Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi. Data dari one map policy juga penting untuk penentuan batas wilayah kedaluatan Indonesia.
Airlangga mengatakan lewat kebijakan satu peta pemerintah berkomitmen menyelesaikan ketidaksesuaian data lahan. Terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemeretaan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Setelah pembuatan peta batas wilayah yang terintegrasi ini selesai, diharapkan masyarakat luas bisa ikut mengakses.
Pada kesempatan tersebut, ia juga memaparkan progres one map policy. Sejak 2019 hingga saat ini, capaian penyelesaian ketidaksesuaian data lahan sudah sebanyak 19,97 juta hektare. Sebelumnya masih ada 77,38 juta hektare lahan yang masih perlu perbaikan data, saat ini tinggal 57,41 juta hektare.
Hingga saat ini, Kebijakan Satu Peta telah berhasil mengkompilasikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 Provinsi. Beberapa produk kebijakan satu peta menurut dia sudah dimanfaatkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah. Bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), integrasi satu peta digunakan untuk penetapan tata batas kawasan hutan.
Menteri LHK, Siti Nurbaya memaparkan hingga Juni 2024 sudah menyelesaikan penetapan administrasi data kawasan hutan sekitar 106,5 ribu hektare. Jumlah tersebut sudah 84 persen dari total kawasa yang mencapai 125,6 hektare.
Saat ini pemerintah sedang menyususun ‘White Paper One Map Policy Beyond 2024’ yang memuat usulan keberlanjutan pelaksanaannya. Rekomendasi ini berisi penguatan dasar hukum dan penyelenggaraan kebijakan. Selain itu ada pemutakhiran peta tematik dan peta dasar skala besar, penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, hingga peningkatan teknologi dan infrastruktur Geoportal.
Rapat hari ini juga dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Agus Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Foto 
