BOLEHKAH wartawan menerima hadiah (pemberian)? Kode Etik
Jurnalistik PWI, misalnya, menyebut sebagai pelanggaran yang
berat bila diketahui seorang anggotanya menerima hadiah dari
sumber berita. Tapi bagaimaha kalau hadiah itu diberikan kepada
wartawan yang mengikuti kunjungan kepala negaranya ke suatu
negara lain?
Rombongan wartawan Indonesia yang pernah menyertai kunjungan
Presiden Soeharto ke Timur Tengah, sekitar 3 tahun silam, tak
pernah merisaukan soal hadiah itu. Di suatu negara sahabat
mereka menerima hadiah jam tangan Longines. Tapi untuk wartawan
Prancis, hadiah itu bisa merupakan soal yang serius. Ini
gara-gara reporter Philippe Simonnot dari majalah Jeune Afrique
mempublikasikan hadiah jam tangan yang diperolehnya untuk amal.
"Harus dijelaskan kepada para pangeran yang mengundang kami
bahwa mereka tidak bisa membungkam kami dengan berkata, "kalian,
wartawan ternyata juga mengambil hadiah," kata Simonnot yang
dikutip koran International Herald Tribune.
Seolah bergaya santri dengan tindakan itu, Simonnot konon ingin
memberi pelajaran. Kepada siapa? Pesannya agaknya ditujukan
untuk Presiden Prancis, Valery Giscard d'Estaing, dan para
politikus.
Dalam lawatan ke Timur Tengah, awal Maret, Presiden Giscard
d'Estaing, mengajak serta 138 wartawan. Di Abu Dhabi itu para
wartawan menerima hadiah jam tangan (Rolex, Omega, dan Seiko),
yang harganya sebuah US$1.000 (Rp 625.000) di Paris. Mereka juga
mendapat pemantik api berlapis emas (Du Pont) yang berukir
kepala negara Abu Dhabi (emir), dan wanita teman bermain yang
tentu saja tidak bisa diserahkan untuk amal.
Dalam rombongan itu terdapat juga kaum wartawan yang pernah
mengecam Presiden Giscard d'Estaing, karena menerima hadiah dari
Kaisar Jean-Bedel Bokassa. Kepala Negara Afrika Tengah itu,
menurut mingguan satiris Le Canard Enchaine edisi Oktober 1979,
telah memberi Giscard (ketika masih menjabat Menteri Keuangan 7
tahun silam), segenggam intan 30 karat bernilai US$ 240 ribu
(Rp 10 juta).
Berita itu menggemparkan. Kemudian beredar tuduhan seolah semua
hadiah itu telah mempengaruhi sikap Prancis terhadap Bokassa,
yang digunakan September 1979. Istana Elysee berusaha meyakinkan
pemberian hadiah itu sebagai pertukaran secara tradisional saja.
Apalagi tidak ada undang-undang yang melarang politisi Prancis
menerima hadiah. Tapi pendapat umum di Prancis sudah telanjur
sinis dalam hal ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini