Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta masyarakat tidak salah membaca kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, Prabowo meminta penghematan karena ingin mengajak birokrasi berpikir lebih kritis ihwal penyelenggaraan negara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kalau saya, sangat happy dengan yang disebut efisiensi,” kata Fahri ketika ditemui usai rapat bersama Komisi V DPR di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 6 Februari 2025. “Dahsyat sekali langkah ini karena bikin birokrasi berpikir lebih baik tentang sasaran (program) yang dilakukan,”
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Prabowo meminta penghematan APBN dan APBD 2025 senilai Rp 306,6 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Menurut Fahri, inti kebijakan ini adalah memastikan anggaran yang digelontorkan negara bisa sampai ke rakyat dan tepat sasaran.
“Jangan-jangan, anggaran banyak tapi tidak sampai kepada rakyat,” ujar Politikus Partai Gelora itu. “Ini yang akan kami kritisi.”
Kementerian PKP mendapat pemangkasan anggaran senilai Rp 3,661 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran ditetapkan Rp 5,274 triliun. Artinya, anggaran Kementerian PKP tersisa Rp 1,613 triliun. Meskipun anggaran makin menipis, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara memastikan program 3 juta rumah per tahun akan tetap berjalan. Pemangkasan anggaran, kata dia, tidak akan menyurutkan semangat untuk merealisasikan janji kampanye Prabowo itu.
“Ini tetap membuat kami semangat dan kreatif untuk menjalankan program 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun direnovasi,” kata Ara. “Kami tetap berusaha. Kami diminta Pak Prabowo untuk tetap optimistis dengan situasi yang ada.”
Adapun dari anggaran Kementerian PKP yang tersisa Rp 1,613 triliun, Ara akan memanfaatkannya untuk Program Dukungan Manajemen senilai Rp 435,67 miliar. Kemudian, untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 1,177 triliun.
Pilihan Editor: Gurih Tambang Ormas Keagamaan