Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perdagangan Budi Santoso menerbitkan kebijakan baru untuk menurunkan harga MinyaKita agar tak melebihi harga ecer tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter. Menurutnya, strategi pertama yang disepakati pemerintah ialah membanjiri pasar dengan stok MinyaKita saat bulan puasa dan lebaran. “Kementerian Perdagangan telah meminta produsen minyak goreng meningkatkan penyaluran pasokan minyak kita sebanyak dua kali lipat selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan Ramadan dan Idulfitri 2025,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin, 3 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Budi menuturkan keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 26 Februari 2025. Dalam rapat itu, kata Budi, pemerintah menghendaki harga minyak goreng rakyat tidak boleh melampaui Rp Rp 15.700 per liter.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Perdagangan mencatat, selama dua bulan terakhir harga MinyaKita terus bertengger di rentang harga Rp 17.200 hingga Rp 17.400 per liter atau naik sebesar 9,5 persen dibanding HET. Oleh karena itu ia mengatakan Kemendag telah memanggil produsen minyak goreng dan mengikat komitmen mereka mendukung keinginan pemerintah menurunkan harga MinyaKita. “Mereka sepakat untuk memasok dua kali lipat,” ucap Budi.
Menurut Budi, nantinya pasokan tambahan MinyaKita akan diprioritaskan kepada pengecer di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan stok, Budi mengklaim pemerintah telah mulai mengawasi distribusi MinyaKita untuk memastikan ketersidiaan dan kesesuaiaan dengan HET-nya. Selain Kementerian Perdagangan, pengawasan distribusi MinyaKita juga melibatkan Satgas Pangan Polri, 38 Pemerintah Daerah, dan 4 Balai Pengawasan Tata Tertib Niaga.
Budi juga mengantisipasi praktik pengggabungan (bundling) penjualan MinyaKita dengan produk lain dalam satu paket. Ia mengeklaim telah melayangkan surat imbauan larangan bundling kepada asosiasi pelaku usaha industri kelapa sawit seperti Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia serta 40 produsen minyak goreng.
Foto 
