Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana penerapan prinsip kerja shared services dan kerja fleksibel untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kerja aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur. Untuk itu, ASN yang mula-mula akan dipindahkan ke IKN adalah mereka yang melek digital, punya kemampuan multitasking, serta bisa menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Shared service sendiri merupakan konsolidasi fungsi layanan pendukung (back office) yang dijadikan satu dalam satu pintu layanan. Beberapa fungsi yang dikelola dengan shared service antara lain fungsi sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi informasi, yang biasanya dijalankan oleh Shared Service Center (SSC). Konsep kerja tersebut akan melengkapi konsep kota pintar atau smart city, green design, green building, serta green open space (ramah lingkungan), yang akan diterapkan di IKN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kemenpan-RB sendiri saat ini sedang mempersiapkan proses pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Sebanyak 12 ribu pegawai dari berbagai jenjang dan unit kerja di 38 Kementerian/Lembaga dijadwalkan akan pindah ke IKN mulai Juli hingga Desember 2024.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan bahwa pemindahan pegawai ASN ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip skala prioritas peran, tugas, dan fungsi Kementerian/Lembaga.
“Untuk menjamin efektivitas,” ujar Anas melalui keterangan resminya, dikutip pada Selasa, 20 Februari 2024.
Tahap pertama, Kementerian PANRB menganalisis untuk menentukan Kementerian/Lembaga dan unit kerja yang menjadi prioritas pindah ke IKN . Digitalisasi sistem pemerintahan menjadi fokus utama dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pada awal pemindahan.
Kedua, masing-masing Kementerian/Lembaga memilah jabatan dan ASN yang akan dipindahkan berdasarkan pola penapisan yang telah ditetapkan oleh KemenPANRB. Kriteria pemilihan melibatkan literasi digital, kemampuan multitasking, serta penerapan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Terkait hunian bagi ASN yang pindah, Anas terus berkoordinasi dengan instansi terkait. Upaya ini bertujuan agar para ASN dapat mendapatkan unit hunian berupa apartemen atau rumah susun tanpa biaya sewa.
Kloter pertama pemindahan dijadwalkan pada bulan Juli 2024. Anas mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif berupa tunjangan pionir kepada pegawai ASN. Hal ini sebagai bentuk apresiasi karena pada tahap awal pemindahan, IKN belum sepenuhnya dilengkapi dengan infrastruktur dan kebutuhan pokok seperti di Jakarta.
“Kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran Pegawai ASN yang ada di IKN dan efektivitas komunikasi dengan kantor yang masih ada di Jakarta,” imbuh Anas.
ADINDA JASMINE PRASETYO
Foto 
