Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkunjung ke lima negara Asia Selatan, Januari ini. Kelima negara itu adalah India, Pakistan, Srilangka, Bangladesh, dan Afghanistan. Adapun kunjungan itu salah satunya terkait kerjasama ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Contohnya dalam bentuk perdagangan. Perdagangan kita tumbuh besar dan terus bertambah. Tidak hanya barang mentah seperti CPO (Crude Palm Oil) dan batu bara, tapi juga dengan Bangladesh kita lakukan ekspor 150 ditambah 250 gerbong kereta Api dari INKA," kata Retno usai rapat terbatas di Istana Negara, Kamis, 18 Januari 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Selain dalam bentuk perdagangan, kerjasama ekonomi itu juga bisa dalam bentuk investasi. Retno mengatakan, kelima negara yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo tengah menggenjot pembangunan di berbagai sektor dan membutuhkan investasi cukup besar.
Di sisi lain, kelima negara yang dikunjungi itu juga cukup besar secara populasi yang menandakan cocok untuk membangun kerjasama ekonomi. Sebagai contoh, India memiliki populasi 1,3 miliar orang, Pakistan 150 juta, dan Bangladesh 160 juta.
Walau berharap kerjasama ekonomi bisa diteken di lima negara yang dikunjungi, Retno mengatakan bahwa faktor waktu bisa menjadi penghalang. Waktu kunjungan yang sempit, menurut Retno, bisa mempengaruhi pembahasan kerjasama ekonomi di India. Sebab, di India, Presiden Joko Widodo juga diagendakan mengikuti Asean-India Summit, khusus membahas sektor maritim.
"Pertemuan bilateral agak sulit karena waktunya sempit. Kami mengharapkan PM Narendra Modi berkunjung ke Indonesia tahun ini, yang akan menjadi kesempatan untuk membahas kerjasama bilateral," ujar Retno.
Retno menambahkan bahwa kerjasama ekonomi juga akan menjadi fokus dalam kunjungan ke lima negara Asia Selatan. Di Bangladesh, misalnya, Retno menyampaikan Presiden Jokowi bisa membahas kerjasama dengan Bangladesh soal penanganan masyarakat Rohingya yang mengungsi.
"Kementerian Luar Negeri tengah mengupayakan agar Jokowi bisa bertandang ke masyarakat Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar," ujarnya.
Secara terpisah, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah Indonesia akan berupaya melakukan kerjasama Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Bangladesh, Srilanka, dan Pakistan. Potensi kerjasama ini sangat besar karena sejauh ini perdagangan pemerintah Indonesia mampu surplus.
Sayangnya, sejauh ini, pemerintah India tidak mau melakukan PTA. Mereka, kata Enggar, justru meminta ada perjanjian Free Trade Agreement (FTA).
"Untuk itu kita bilang kalau FTA tidak, tapi kalau PTA akan dilakukan bertahap sama seperti kita dengan Chile," ujar Enggar mengakhiri.