Jokowi Resmikan 10 Ruas Jalan dan Satu Jembatan di Kalimantan Timur Senilai Rp 561 Miliar, Ini Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Inpres Jalan Daerah di Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Seremoni peresmian itu dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jokowi mengatakan, ruas jalan daerah yang diresmikan hari ini meliputi 10 ruas jalan dan satu jembatan, 50,9 kilometer. Pembangunan infrastruktur dengan total panjang 50,9 kilometer tersebut, kata Jokowi, menelan biaya Rp 561 miliar. Lantas, ruas jalan dan jembatan apa saja yang diresmikan Jokowi?

Dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, berikut daftar 10 ruas jalan dan satu jembatan yang baru diresmikan Jokowi beserta biaya pembangunannya:

1. Riko-Maridan di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 6,5 km dengan biaya Rp 44,7 miliar
2. Akses ke Wisata Goa Batu-Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara sepanjang 9,6 km dengan biaya Rp 91,3 miliar
3. Jembatan Akses ke Wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 20 meter dengan biaya Rp 8 miliar
4. Loleng di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 2,5 km dengan biaya Rp 26,1 miliar
5. Simpang Batu-Labuan di Kabupaten Paser sepanjang 5,8 km dengan biaya Rp 50,2 miliar
6. Simpang Poros Tanjung Isuy-Tanjung Jan-Pulau Lanting di Kabupaten Kutai Barat sepanjang 4,8 km dengan biaya Rp 45,4 miliar
7. Proklamasi di Kota Balikpapan sepanjang 2,5 kilometer dengan biaya Rp 43,4 miliar
8. Akses Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur sepanjang 0,65 km dengan biaya Rp 89,4 miliar
9. Ir. Soekarno-Hatta-M. Roem-Urip Soemohardjo di Kota Bontang sepanjang 4 km dengan biaya Rp 54,1 miliar
10. Lenggo-Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau sepanjang 8 km dengan biaya Rp59,1 miliar 
11. Long Hubung-Jalan Poros di Kabupaten Mahakam Ulu sepanjang 6,5 km dengan biaya Rp 49,1 miliar.

Peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Jokowi di provinsi tersebut. Kamis kemarin, Jokowi juga meresmikan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat atau PT  KAN di Bontang. 

Dalam acara tersebut, Jokowi mengatakan, Indonesia masih mengimpor 21 persen amonium nitrat. Dengan pembangunan pabrik yang memiliki kapasitas produksi 75 ribu ton setahun ini, impor amonium nitrat bisa dikurangi sebanyak 8 persen.

"Sisanya masih 13 persen, bisa selesaikan sekalian, sehingga 100 persen bahan baku untuk NPK itu ada dalam negeri," kata Jokowi.