Hasil Lobi Seusai Pemilu

REGULASI baru tentang ekspor produk industri kehutanan yang diterbitkan Kementerian Perdagangan pada pertengahan Februari lalu menarik perhatian Vincent Piket. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia ini menyatakan akan menilai dampak aturan tersebut terhadap fungsi Perjanjian Kemitraan Sukarela antara Uni Eropa dan Indonesia dalam perdagangan produk kayu. “Kami telah meminta konsultasi resmi dengan pemerintah Indonesia,” kata pria berkebangsaan Belanda ini kepada Tempo, Kamis, 26 Maret lalu.

Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2020. Diteken Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pada 18 Februari lalu, regulasi ini mengubah ketentuan ekspor produk industri kehutanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2016 juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2017.

Ketentuan terbaru yang akan efektif berlaku pada Mei mendatang tersebut menghapus kewajiban melampirkan dokumen V-Legal bagi eksportir produk kehutanan. Padahal dokumen V-Legal selama ini menjadi tanda bahwa kayu yang dimanfaatkan industri telah memenuhi semua aspek dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2009, SVLK merupakan mekanisme untuk meredam illegal logging, yang kala itu tercatat telah melenyapkan 24 juta hektare hutan Nusantara hanya dalam waktu dua dekade. Lewat SVLK, pemerintah mewajibkan pelaku industri kehutanan melaporkan rencana dan realisasi produksi industri, asal-usul kayu, hingga pemenuhan kewajiban pembayaran kepada negara.