Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB tengah menggodok portal nasional layanan publik. Salah satu layanannya adalah memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran pajak melalui portal itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyebut, layanan itu mendapat dukungan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal itu diungkap usai pertemuannya dengan Sri Mulyani pada Rabu, 3 Januari 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Bisa langsung bayar (pajak), termasuk pembayaran bantuan sosial, subsidi bantuan-bantuan seperti subsidi pupuk dan lain-lain, otomatis nanti terintegrasi secara digital," kata Anas ditemui di Kantor Kemenpan RB pada Rabu, 3 Januari 2024.
Kedepannya, kata Anas, masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital. “Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” ujar dia.
Sementara itu, Menteri Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional.
Sebagai informasi, saat ini pemerintah tengah menggodok portal nasional layanan publik yang akan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform. "Jadi nanti kita akan siapkan portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, yang mana ini menjadi tugasnya Menkominfo sebagaimana amanat Perpres No. 82/2023," ujar dia.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan portal nasional akan dibangun berbasis citizen-centric, yakni masyarakat menjadi aktor utama dalam pelayanan. Nantinya, ada 9 layanan prioritas yang akan masuk dalam portal nasional.
"Terdapat 9 layanan prioritas yaitu meliputi, sektor layanan penerbitan SIM dan izin keramaian daring, bantuan sosial, layanan kesehatan, layanan pendidikan, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service dan layanan aparatur negara," kata Anas.
Pilihan Editor: Cara Aktivasi e-KTP jadi IKD secara Online dan Syaratnya
Foto 
