Kementerian Keuangan Ingin Ambil Alih Pembayaran Pensiun dari Taspen, Pengamat Asuransi Ungkap Peluang dan Risikonya

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan berencana mengambil alih tugas pembayaran uang pensiun Aparatur Sipil Negara atau ASN. Selama ini pembayaran pensiun dilakukan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan langkah ini memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya dana akan terjamin dari kemungkinan ketidakcocokan imbal hasil investasi dengan bunga kepada dana peserta maupun jangka waktu. “Namun kelemahannya hasil investasi tidak maksimal karena pemanfaatan instrumen keuangan di pasar uang menjadi terbatas,” ujarnya kepada Tempo, dikutip Rabu, 12 Februari 2025.

Di satu sisi, beberapa perusahaan negara penyalur asuransi dan dana pensiun rawan praktik korupsi. Menurut Irvan hal itu terlihat dari sederet kasus korupsi di Jiwasraya, Asabri dan Taspen. “Kelemahan perusahaan-perusahaan tersebut terutama dalam hal tata Kelola atau tidak adanya Good Corporate Governance dengan prinsip-prinsip utama Tranparansi Akuntabilitas Reliabilitas Independen dan Fairness (TARIF),” ujarnya. 

Selain itu strategi tata kelola risiko dan kepatuhan perusahaan juga lemah. Terutama dalam hal proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan aset dan kewajiban atau Asset Liability Management (ALM).

Diperlukan reformasi dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjaga keseimbangan antara investasi dengan kewajiban. “Agar tidak terjadi ketidakcocokan baik dari imbal hasil investasi dengan bunga kepada dana peserta maupun jangka waktu,” ujarnya.