Kemiskinan dan pencemaran

PENCEMARAN lingkungan hidup sering dinyatakan sebagai konsekuensi pembangunan ekonomi. Industrialisasi acapkali diasosiasikan deretan pabrik yang mencemari udara dan limbahnya membunuh ikan di sungai. Ekses industrialisasi semakin lama semakin ekstrem sehingga dalam dua dekade terakhir, khususnya di negara-negara maju, timbul kesadaran menyelamatkan lingkungan. Kelestarian alam menjadi ideologi baru dan para penganutnya memperjuangkan keselamatan planet bumi yang dikhawatirkan punah. Sementara itu, di negara berkembang kemudian timbul dilema, memilih pembangunan ekonomi atau menjaga kelestarian alam. Bank Dunia, menganggapnya bukan masalah. "Pembangunan ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup yang bijak adalah dua sisi mata uang yang sama," begitu wejangan organisasi ini dalam laporan tahunannya yang terbit Senin lalu. Laporan bertema "Pembangunan & Lingkungan Hidup" ini mencerminkan semakin pentingnya persoalan kelestarian lingkungan di mata Bank Dunia. Maklum, wawasan lingkungan telah merebak di delapan penjuru angin. Bahwa 100 kepala negara akan berkumpul di Rio de Janeiro awal bulan depan -- khusus untuk KTT Bumi -- sudah merupakan pertanda kuat. Lagi pula kebanyakan negara maju, pemegang saham utama Bank Dunia, semakin mengaitkan bantuan ekonomi dengan kebijakan negara penerima bantuan dalam hal pelestarian alam. Salah satu alasan mengapa Jerman Barat memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang "kurang layak" menerima bantuan, November lalu, adalah kasus pencemaran PT Indorayon di Sumatera Utara. Kebijakan seperti itu sering menimbulkan reaksi keras dari negara berkembang, yang melemparkan tudingan lahirnya "ecoimperialism". Tuduhan ini bukan tanpa dasar. Pencemaran dunia sebagian besar merupakan produk industrialisasi negara maju pada masa lalu. Kirakira 45% gas penyebab efek rumah kaca, misalnya, adalah produk enam negara maju saja. Maka, mereka dituntut membayar biaya pelestarian. Lalu, negara berkembang balas bertanya: tak layakkah kami meningkatkan ekonomi kami setara dengan para tetangga di negara maju? Jawabannya diharapkan muncul di Rio de Janeiro. Dan laporan Bank Dunia tampaknya satu alternatif jawaban yang ditunggu. Laporan ini menampilkan pencemaran yang diderita penduduk negara berkembang, yang selama ini lolos dari pemberitaan media dunia. Contoh yang sederhana adalah kenyataan, "Tiga ratus sampai tujuh ratus juta wanita dan anak-anak menderita pencemaran udara di dalam rumah akibat asap dapur," kata Andrew Steer, pimpinan proyek laporan ini. Juga tak banyak diketahui, sepertiga penduduk dunia tak memiliki sarana kebersihan memadai. Lebih dari satu milyar manusia tak mempunyai akses terhadap air bersih. Intinya, laporan 308 halaman ini menyebutkan dua pencemaran: lokal dan internasional. Bank Dunia berpendapat, negara maju bertanggung jawab membiayai penanggulangan pencemaran internasional. Namun, pencemaran lokal merupakan tanggung jawab setiap negara. Bank Dunia juga beranggapan perlindungan lingkungan hidup tak mungkin dilakukan tanpa meningkatkan taraf ekonomi. Soalnya, banyak pencemaran lokal terjadi, lebih disebabkan oleh kemiskinan, yang sering disebut poverty pollution. Menurut perhitungan Bank Dunia, dana bagi penanggulangan pencemaran lokal ini relatif kecil. Hanya 1,4% nilai produksi negara (GDP). Bagi Indonesia, dana itu kirakira sama dengan nilai proyek olefin Chandra Asri yang sebesar Rp 1,6 trilyun. Bambang Harymurti (Washington D.C.)