Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut program makan bergizi gratis merupakan upaya pemerintah berinvestasi pada sumber daya manusia. Menurutnya, program tersebut bukan hanya sekadar memberikan makananan, namun agar anak-anak di Indonesia dapat terpenuhi kebutuhan gizinya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami (pemerintah) menyiapkan menu seimbang untuk masuk ke dalam tubuh agar tubuh anak optimal," ujar Dadan dalam acara Simposium Pangan di Indofood Tower, Jakarta Pusat pada Senin, 25 November 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dadan melanjutkan, program makan bergizi gratis bertujuan mengatasi beberapa masa kritis anak, yakni ketika masih berada di dalam kandungan, serta anak saat menginjak usia tiga sampai lima tahun. Menurut Dadan, pemerintah sedang mengatasi dua permasalahan itu agar anak di Indonesia memiliki raga yang kuat. Dadan mengatakan, selain mencegah stunting, pemberian gizi berkelanjutan untuk anak harus diupayakan negara. "Tapi kalau kita mengatasi stunting saja apakah anak itu akan kemudahan optimal? Tidak cukup. Kenapa? Karena harus buat kelanjutan diberikan makan gizi seimbang," tutur dia.
Dadan mengatakan, pemerintah harus memberikan berbagai intervensi agar bisa mencapai Indonesia emas tahun 2045. "Yang bagus adalah seribu hari pertama kami (pemerintah) intervensi, pertumbuhan (anak) keduanya titik kritis keduanya kita intervensi," ucap dia.
Dadan mengatakan ada tiga tahap pemberian makanan. Pertama, untuk siswa PAUD hingga SD kelas 2, makanan harus dikirim pukul 07.45 waktu setempat untuk dimakan pukul 08.00. Kedua, untuk siswa kelas 3 sampai kelas 6 dikirim jam 09.00 untuk dimakan pukul 9.30. "Kemudian anak SMP dan SMA dikirim pukul 11.30 untuk dimakan jam 12.00,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024, Kamis, 7 November 2024.
Sebelumnya, Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, menyebut program yang sebelumnya bernama makan siang gratis ini terkesan sentralistik untuk seluruh Indonesia. Padahal, setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda. Biasanya, di daerah juga ada pangan lokal yang biasa dikonsumsi masyarakat. Di sisi lain, penentuan menu ini juga belum jelas. Sehingga ia meragukan program tersebut. "Grand design-nya masih acak-acakan. Masih buram," tutur dia.
Dikutip dari Koran Tempo edisi Rabu 28 Februari 2024, program makan bergizi gratis diperkirakan menyedot dana Rp 450 triliun per tahun. Dan ini akan membebani postur APBN 2025. Kebutuhan dana dalam jumlah besar tersebut diprediksi mengorbankan anggaran lain dari program perlindungan sosial. “Kalau anggaran makan siang dan susu gratis tersebut diambil dari program sosial, seperti BBM dan listrik, tingkat kemiskinan diperkirakan meningkat,” kata Anthony Budiawan, Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Selasa, 27 Februari 2024.
Foto 
