Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Indonesia akan memiliki industri petrokimia terbesar di kawasan ekonomi hijau Kalimantan Utara. Industri tersebut tengah dikembangkan dan akan menghasilkan pemasukan bagi negara hingga nyaris Rp 1.000 triliun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita akan memiliki the largest petrochemical industry di dunia dan itu akan membuat outcome US$ 67 miliar,” ujar Luhut di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun industri hilirisasi petrokimia berdiri di kawasan ekonomi Kalimantan Utara yang luasnya mencapai 30 hektare. Luhut menuturkan pembangunan industri petrokimia membutuhkan investasi sebesar US$ 56 miliar.
Selain industri petrokimia, kawasan bernama Green Industrial Park ini bakal memproduksi beragam produk bernilai tambah tinggi, seperti aluminium dan semikonduktor. Pengembangan kawasan ekonomi hijau secara keseluruhan memerlukan modal US$ 132 miliar sampai 2029.
Luhut berujar pengembangan hilirisasi industri di Kalimantan Utara akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pemenuhan bahan baku yang berasal dari impor. Dia mengungkapkan, pandemi Covid-19 telah mengubah cara pandang Indonesia terhadap kebutuhan industrinya.
“Kita pelajari waktu Covid-19, India lockdown, kita paracetamol saja enggak punya. Sekarang akibat itu, kita sudah punya. Per hari ini lebih dari 40 persen (bahan baku) kita penuhi dari dalam negeri,” ucap Luhut.
Pengembangan industri hijau sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan minimal 29 persen emisi pada 2030. Indonesia juga berupaya mencapai net zero carbon pada 2060 untuk mencegah dampak perubahan iklim. “Bisa lebih cepat,” kata Luhut.
Juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, sebelumnya menyatakan pembangunan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara menggunakan skema business to business (B2B).
Oleh sebab itu, ia mengklaim pembangunan kawasan industri hijau ini sama sekali tidak melibatkan pemerintah, baik dalam penyertaan modal maupun akuisisi lahan.
“Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan industri hijau ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada supaya pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor,” ujar Jodi dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis, 22 Desember 2021.
Adapun KIPI yang merupakan kawasan industri hijau baru saja diresmikan peletakan batu pertama pembangunannya pada Selasa, 21 Desember 2021 oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kepala Negara meminta pembangunan ini dikawal agar menjadi pusat ekonomi yang kondusif dan aman bagi para investor.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
Foto 
