Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengomentari fenomena pabrik tutup selama awal tahun 2024. Di mana penutupan itu berimbas pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketika kabar itu muncul, Apindo mengklaim telah mengumpulkan asosiasi dan menanyakan kondisi mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Shinta, sebagian besar perusahaan yang merumahkan para pegawainya itu bergerak di sektor tekstil dan produksi pakaian. “Kalau di sektor-sektor lain masih cukup terkendali,” kata dia di kantor Apindo pada Rabu, 8 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat selama periode Januari-Maret 2024 sudah ada 2.650 pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat. Sedangkan daerah tertinggi yang paling banyak merumahkan pegawainya ada di DKI Jakarta, yakni 8.876 pekerja. Disusul Jawa Tengah sebanyak 8.648 orang.
Shinta berujar beberapa perusahaan memiliki berbagai macam kondisi dan pertimbangan untuk menutup bisnisnya. Salah satunya, ia menyebut beberapa perusahaan di Jawa Barat terpaksa pindah karena ada daerah yang memiliki upah minimum regional rendah.
Lebih dari itu, cost of business dari perusahaan tersebut, kata Shinta, lebih penting untuk diperhatikan. Mulai dari labor cost, energy cost, logistic cost, dan sebagainya. “Jadi cost of doing business ini adalah momok yang harus menjadi perhatian. Bagaimana caranya bisa kami kendalikan,” ujarnya.
Apalagi, saat ini kondisi ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh faktor geopolitik. Misalnya, konflik antar negara Timur Tengah yang terjadi sejak Sabtu, 13 April 2024 lalu. Peristiwa itu berdampak pada pelemahan rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menurun.
Meski pemerintah sudah melakukan berbagai antisipasi, Sinta mengimbau kepada para pengusaha untuk selalu bersiap. Sebab, dampak geopolitik juga berdampak pada penyerapan pasar luar. Sedangkan, untuk pasar domestik di dalam negeri perlu memperhatikan daya beli.
Shinta khawatir kondisi itu dapat meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, ia percaya pemerintah Indonesia mampu menjaga inflasi. “Dari data tahun ini kami cukup optimis mungkin pertumbuhan 5 persen akan tetap bisa diraih,” ujarnya.
Apindo juga mengingatkan kepada para pengusaha untuk menjaga produktivitas karyawan mereka, serta mengimbau pemerintah agar menjaga kondusifitas iklim usaha yang ada dengan cara mempertahankan cost of business.
Foto 
