Memangkas Biaya Transfer Antarbank

BAGI Rafi Putra Arriyan, kemudahan mentransfer melalui layanan perbankan mobile sangat membantu aktivitasnya. Apalagi dia kerap melakukan transfer antarbank. Namun kemudahan memindahkan dana dari satu bank ke bank lain dikenai biaya Rp 6.500 per transaksi. “Apalagi waktu masa kuliah, utang Rp 10 ribu kena biaya tambahan Rp 6.500 itu terasa banget,” ujar Rafi di Beji, Depok, pekan lalu.

Walhasil, tak jarang Rafi harus meminta bantuan dari teman lain yang memiliki rekening sama dengan pemilik bank yang dituju. Masalahnya, rekan pemilik rekening tidak setiap saat bisa membantu. Hal itulah yang membuat Rafi dan dua koleganya dari Universitas Indonesia, Luqman Sungkar dan Ginanjar Ibnu Solikhin, membuat perusahaan rintisan transfer antarbank, Flip.

Perusahaan yang didirikan pada September 2015 tersebut membantu transfer antarbank lebih murah, bahkan gratis. Pilihan bank juga beragam. Flip tak hanya bisa melayani transfer antarbank raksasa, semisal Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, atau CIMB Niaga. Berbagai bank syariah, seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan CIMB Niaga Syariah, juga dilayani.

Caranya mudah, pengguna cukup menggunakan sistem yang bisa diakses melalui situs atau aplikasi android Flip. Selain urusan biaya, Flip mengklaim bisa memberi pengguna efisiensi waktu transfer ke belasan bank tanpa terkena limit yang diterapkan mesin ATM. Beberapa bank menetapkan limit transfer harian rata-rata sebesar Rp 15 juta. “Setiap transaksi bisa kami selesaikan dalam waktu 20 menit saja,” kata Rafi berpromosi.

Flip bisa memberikan layanan transfer antarbank gratis tanpa biaya. Syaratnya, nominal transfer tak lebih dari Rp 5 juta. Biaya pemindahan rekening akan dikenakan jika transfernya berkisar Rp 5-10 juta per transaksi sebagai cara monetisasi Flip untuk menyambung napas. Perusahaan rintisan yang hampir berumur tiga tahun ini sudah digunakan sekitar 250 ribu pengguna dengan nilai transaksi lebih dari Rp 1 triliun. Adapun rata-rata transaksi per hari bisa lebih dari 30 ribu kali.

Dari sini, Rafi pun menemukan fakta menarik. Biaya transfer antarbank ternyata juga jadi bahan pertimbangan pelaku bisnis. Dari total pengguna Flip, lebih dari separuhnya berasal dari pengguna kalangan bisnis mikro hingga menengah. “Sebenarnya ide monetisasi itu datang dari pengguna yang minta plafon dinaikkan dari Rp 2 juta menjadi Rp 5 juta asal tarifnya tak lebih dari Rp 6.500,” katanya.

Melihat potensi tersebut, tim Flip pun bergerak cepat memberikan layanan akun khusus pelaku bisnis. Plafon ditingkatkan menjadi Rp 20 juta untuk sekali transaksi dan bisa melakukan transfer dengan nilai miliaran seperti payroll. “Bagi saya yang penggiat online shopping, selain bisa gratis, yang penting bisa cepat ditindaklanjuti kalau ada kesalahan seperti transaksi ganda,” kata Asma Nidaul Hagg, salah satu pengguna Flip.

Meski sudah cukup berkembang, bukan berarti Flip melenggang mulus-mulus saja. Operasional Flip harus mati suri sekitar empat kali. Pada periode awal berdiri akhir 2015, Rafi dan kawan-kawan harus menghentikan Flip karena tak memiliki sistem dan modal pribadi yang minim untuk menomboki permintaan yang saat itu baru di kisaran ribuan pengguna. “Tidak jarang salah satu dari kami harus ke ATM tarik tunai untuk setor tunai ke bank lain yang kehabisan saldo,” ujarnya.

Namun permasalahan yang paling krusial terjadi ketika Rafi dipanggil oleh Bank Indonesia karena minim legitimasi hukum yang sah pada Juli 2016. Belum lagi terbit aturan Bank Indonesia ihwal kewajiban perusahaan transfer bank untuk bertatap muka guna mendata penggunanya. “Satu sisi, itu wajar karena untuk mencegah pencucian uang,” ujar Rafi. “Beruntung BI dan investor kami yang punya pengalaman mendirikan bank perkreditan rakyat memberi banyak nasihat dan arahan.”

Saat ini Flip sudah mengantongi izin dari bank sentral. Rafi mengatakan Flip berencana menggarap pasar perdagangan internasional antarnegara dan benua.

Permasalahan mahalnya biaya transaksi antarbank sudah menjadi masalah nasional sejak lama. Setiap bank memiliki sistem pengelolaan teknologi perbankan sendiri, seperti anjungan tunai mandiri dan electronic data capture (EDC). Belum lagi penerbit kartu dan lembaga switching yang merupakan pihak ketiga harus menyesuaikan layanan dengan spesifikasi teknologi setiap bank. Persilangan antarsistem inilah yang menimbulkan biaya tambahan tak murah.

Bank Indonesia telah meluncurkan program gerbang pembayaran nasional sejak Mei lalu. “Tahun ini, target 30 persen seluruh kartu debit/ATM yang beredar bisa cocok dengan GPN,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional BI, Pungky Wibowo. Jumlah kartu debit/ATM yang beredar di Indonesia sendiri sekitar 197 juta keping.