Menegakkan Prinsip Akutansi

MENTERI Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita berpesan khusus, saat pelantikan dirut Pertamina yang baru, pekan lalu. "Keuangan Pertamina, ditinjau dari segi apa pun, harus bisa dinilai baik." Tak pelak lagi, Menteri telah melihat sektor keuangan itu dari sisi yang cerah. Dan, ya, mengapa tidak? Pembukuan Pertamina sejak dipimpin Dirut A.R. Ramly sudah mengalami kemajuan pesat. Dulu, lebih dari 50% pembukuan BUMN itu harus diragukan, tapi sejak 1985 lebih dari separuhnya bisa dipercaya. Kalau begitu, apakah kelak keuangan Pertamina bisa benar-benar bersih? "Bisa," kata Gandhi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mengapa? Karena prinsip-prinsip akuntansi sudah diterapkan, dan ada kemauan keras dari direksi untuk meneruskannya. Dalam wawancara dengan Budiono Darsono dan Sri Pudyastuti dari TEMPO, Gandhi mengungkapkan banyak hal tentang pembukuan Pertamina dewasa ini. Petikannya: Sudah seberapa jauh prinsip-prinsip akuntansi diterapkan dalam pembukuan Pertamina? Sudah mencapai tingkat qalified opinton. Artinya, sistem pembukuan Pertamina sudah bisa diperiksa menurut prinsip akuntansi Indonesia. Jadi, sudah ada kemajuan sejak tahun 1985. Sebelum itu, kelasnya masih no opinion, sebab sistemnya waktu itu sangat buruk, sehingga membingungkan pemeriksa. Pemeriksa tentu saja tidak bisa memberikan pendapat (no opinion). Mengapa belum dikatakan bersih? Suatu pembukuan disebut bersih, atau yang dalam bahasa akuntansi disebut unqualified opinion, jika dalam seluruh pembukuannya tidak lagi terselip hal-hal yang harus diragukan. Dalam pembukuan Pertamina, masih ada hal-hal yang menimbulkan keraguan. Apa misalnya? Saya lupa persisnya. Waktu dulu, yang paling buruk yakni sektor persediaan. Pembukuan itu meliputi beberapa sektor, antara lain menyangkut aset, utang, piutang, penjualan, pembelian, investasi, administrasi gudang. Kalau ada sektor yang diragukan, tentu karena belum baik. Pembukuan Pertamina dengan anak-anak perusahaannya itu sendiri-sendiri ataukah disatukan? Secara konsolidasi. Jadi, semuanya masuk ke dalam neraca Pertamina. Prinsipnya harus begitu, sehingga bisa diketahui seberapa jauh pengaruh anak-anak perusahaan pada induknya. Masih berapa persen yang diragukan? Tentu tak sampai 50% lagi. Kalau masih sampai 50%, itu namanya masih no opinion. Apakah seluruh aset Pertamina sudah diketahui? Setiap tahun, Pertamina membuat neraca laba-rugi. Dalam neraca itu tercermin kekayaan apa yang dimiliki, kewajiban apa yang harus dipenuhi. Lalu di rugi-laba tercermin ongkosnya apa saja, berapa penghasilannya, berapa keuntungannya. Apa benar biayanya sebesar itu. Apa benar labanya sebesar itu. Kalau datanya tidak lengkap, tentu masih ada yang perlu diragukan. Bisa saja ada aset yang tidak terungkap, karena administrasi Pertamina belum rapi dan investasinya kurang baik. Bagaimana bisa mengetahui seluruh aset dan investasi yang dibuat waktu dulu? Prinsip akuntansi (perminyakan) memang masih disusun. Pada waktu pembukuan Pertamina masih no opinion, jika terjadi suatu hal, maka harus dilakukan kom promi. Artinya, kita memakai prinsip akuntasi yang berlaku umum, kemudiankompromi dengan melihat praktek-praktek yang berlaku di luar negeri. Misalnya investasi. Ada yang disebut tangible assets dan intangible assets. Pipa pengeboran, misalnya, 'kan ada yang kelihatan dan ada yang ditanamkan. Bagaimana menilainya? Untuk menghitung penyusutannya, kita harus bertolak pada banyaknya minyak yang dlkeluarkan. Mungkinkah tingkat unqualified itu dicapai? Prinsip-prinsip akuntansi mendorong ke arah itu. Jadi, yang penting prinsip-prinsip akuntansi itu ditaati. Masalahnya bukan hanya terletak pada pimpinan Pertamina, tapi seluruh aparat Pertamina. Kalau dari pegawai rendahan sampai tingkat direktur utama ada disiplin untuk mematuhi prinsip-prinsip pembukuan yang tertib dan rapi, tentu tingkat unqualified itu akan tercapai. Pak Ramly dan seluruh direksinya mau membenahi. Saya tahu, Pak Abda'oe juga berkeinginan memperbaiki. Kalau yang di atas mau, yang di bawah tentu akan ikut.